Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Setahun Jokowi-JK, Birokrasi Pelayanan Publik Membaik

Kompas.com - 03/11/2015, 14:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja birokrasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada bidang pelayanan publik dipersepsikan membaik. Hal ini diketahui berdasarkan temuan survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP).

Sebesar 44,3 persen responden menilai bahwa birokrasi pelayanan publik semakin baik dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 42,8 persen mempersepsikan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya. Hanya 10,5 persen yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintah Jokowi-JK semakin buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Dengan demikian, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan publik mengalami penurunan. Pada survei LKP Mei 2015, responden yang menyatakan semakin buruk masih sebesar 16,7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Publik Usman Rachman, dalam jumpa pers rilis survei LKP, di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Dia menilai, tingkat kepuasan masyarakat tinggi karena kinerja Jokowi-JK yang berhasil memangkas sejumlah birokrasi pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, bisa didapatkan masyarakat dengan mudah karena adanya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Meningkatnya kepuasan ini, lanjut dia, tidak terlepas dari kinerja menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa, Menteri Pendidikan Anies Baswedan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Ketiga menteri ini dinilai menunjukkan kinerja yang baik oleh para responden.

Survei LKP dilakukan pada 24-29 Oktober 2015 di 34 Provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 784 responden. Sampel ini diambil melalui teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 3,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan berpedoman kuesioner. Survei dibiayai oleh Yayasan Stasiun Cuaca Politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com