Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 10 Kementerian dengan Anggaran Tertinggi dalam APBN 2016

Kompas.com - 02/11/2015, 20:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan perihal 10 kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar dalam APBN 2016. Anggaran tersebut telah disetujui oleh DPR RI.

"Kami ingin menyampaikan daftar kementerian/lembaga yang mendapatkan pos belanja termasuk terbesar. Kami ambil 10 terbesar supaya clear," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Kesepuluh kementerian dan lembaga yang mendapat anggaran terbesar itu sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp 104,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan dengan Rp 99,5 triliun
3. Polri dengan Rp 73 triliun
4. Kementerian Kesehatan dengan Rp 63,5 triliun
5. Kementerian Agama dengan Rp 57,1 triliun
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rp 49,2 triliun
7. Kementerian Perhubungan dengan Rp 48,5 triliun
8. Kementerian Riset dan Teknologi dengan Rp 40,6 triliun
9. Kementerian Keuangan dengan Rp 39,3 triliun
10. Kementerian Pertanian dengan Rp 31,5 triliun.

Bambang menyebutkan, APBN 2016 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 4,7 persen, dan tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen.

Asumsi lainnya adalah nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar AS, harga minyak mentah 50 dollar AS per barrel, lifting minyak 630.000 per barrel per hari, serta lifting gas 1,15 juta per barrel per hari setara minyak.

Dalam kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kata Bambang, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.822,5 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 273,8 triliun.

Untuk belanja negara, totalnya Rp 2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 784,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp 541,4 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun.

"Dana desanya sebesar Rp 47 triliun sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB kita," ucap Bambang.

Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian ataupun lembaga, khususnya yang akan belanja modal dalam bentuk belanja infrastruktur, harus menyelenggarakan sejak saat ini. Tujuannya mempercepat realisasi program dan serapan anggaran.

Ada empat kementerian yang didorong segera melakukan lelang, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Mereka diminta segera melakukan lelang. DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) diperkirakan selesai awal Desember. Maka setelah DIPA, setelah lelang dilakukan, segera lakukan kontrak dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana dari proyek infrastruktur tersebut," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com