Penundaan PMN Dinilai sebagai Serangan Politik terhadap Menteri BUMN

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, menilai penundaan pembahasan PMN tersebut bukan lagi sebuah bentuk teguran untuk Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut dia, hal itu adalah serangan politik terhadap Rini.

"Saya kira (menilai hal itu sebagai) peringatan (atau) teguran, itu terlalu halus. Saya kira ini adalah bagian kelanjutan serangan politik pada Menteri BUMN," ujar Nico saat diskusi Smart FM dan Populi Center di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).

Hal serupa sebenarnya pernah terjadi dalam pembahasan APBN Perubahan 2015. Saat itu, postur anggaran untuk penyertaan modal negara sempat ingin ditolak dan dikurangi. Pada akhirnya tetap disetujui.

Belum lama ini terjadi hiruk-pikuk pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mencari tahu dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II, yang diduga melibatkan Rini. Sebelum itu, ada juga laporan ke KPK terkait gratifikasi yang melibatkan Rini.

Menurut Nico, ada dua kemungkinan dalam hal ini. Pertama, Rini dianggap sebagai menteri yang memiliki peran individu yang tak sejalan dengan partai penguasa pemerintahan. Atau,  memang ada pihak tertentu yang mengincar kursi Menteri BUMN.

"Indikasi politik menurunkan Rini sudah lama. Dulu ada yang disebut sebagai trio singa di lingkaran istana. Ke depan, yang terutama adalah bagaimana Presiden dapat mengelola politik pemerintahan," kata Nico.