Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Banggar Benarkan Adanya Penambahan Anggaran untuk Gedung DPR

Kompas.com - 29/10/2015, 20:37 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit membenarkan adanya anggaran tambahan sebesar Rp 740 miliar untuk DPR di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016.

Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan mega proyek DPR.

"Tambahan itu ada. Soal satuan tiga untuk apa, sebetulnya tidak pernah dibahas. Tapi menurut informasi, untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi," kata Supit di Kompleks Parlemen, Kamis (29/10/2015).

Ahmadi mengatakan, pembangunan gedung baru saat ini diperlukan. Sebab, banyaknya jumlah orang yang hadir setiap hari ke DPR tidak sebanding dengan kapasitas gedung yang ada.

"Kebetulan saja bahwa pembangunan Gedung DPR yang lalu saya ikut mendesainnya. Saat itu memang tidak diperkirakan anggota DPR akan memiliki staf yang banyak seperti saat ini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali itu.

Seperti diberitakan Harian Kompas, DPR memiliki rencana untuk menata kompleks parlemen, terdiri atas tujuh proyek. Total anggarannya diperkirakan Rp 1,6 triliun, yang akan dikerjakan bertahap selama beberapa tahun mendatang.

Semula, DPR akan memasukkan usulan anggaran Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar dalam RAPBN 2016 untuk pembangunan gedung baru, khususnya ruang kerja anggota DPR dan alun-alun demokrasi.

Namun, setelah mendapat kritik deras dari masyarakat, usulan ini akhirnya tak diakomodasi dalam RAPBN 2016.

Menjelang akhir pembahasan RAPBN 2016, DPR tiba-tiba mengusulkan anggaran senilai Rp 740 miliar dan akhirnya mendapatkan alokasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com