Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Jokowi Perlu Menteri Utama Agar Pemerintahan Kuat

Kompas.com - 29/10/2015, 14:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dianggap memerlukan menteri utama untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya. Hal itu merujuk pada survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini.

Peneliti LSI, Dewi Arum menjelaskan, keberadaan menteri utama dianggap penting karena kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi mendapat nilai rendah dan tidak memuaskan. Keberadaan menteri utama dipercaya dapat memudahkan Jokowi dalam berkomunikasi dengan lembaga lain, mensinkronkan dan mempercepat realisasi program kerjanya.

Ia mengungkapkan, dari hasil survei LSI ditemukan bahwa mayoritas responden tidak puas terhadap kinerja satu satu tahun pemerintahan Jokowi. Kepuasan responden di bidang ekonomi hanya 29,79 persen, bidang hukum 47,22 persen, bidang politik 43,75 persen, dan bidang sosial 48,39 persen.

"Merosotnya kepuasan pada pemerintahan Jokowi membuat publik merasa perlu penguatan pemerintahan salah satunya dengan keberadaan menteri utama," kata Dewi, di Gedung LSI, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Alasan lain yang ditemukan LSI terkait perlunya keberadaan menteri utama adalah untuk memperbaiki citra partai politik pendukung pemerintah, meningkatkan soliditas di internal kabinet, dan bereaksi cepat saat menghadapi bencana besar seperti kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.

Responden yang mendukung adanya menteri utama dalam kabinet mencapai 69 persen. Dalam survei tersebut juga ditemukan empat figur yang paling banyak diusulkan responden untuk menjadi menteri utama.

Mereka adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (52,3 persen), Wapres Jusuf Kalla (14,3 persen), Menteri BUMN Rini Soemarno (9,8 persen), dan Menko Maritim Rizal Ramli (8,7 persen). Sedangkan nama lainnya hanya diusulkan tidak lebih dari 3 persen responden.

"Wacana ini memang menjadi perdebatan, namun survei menunjukkan bahwa publik menyetujui jika keberadaan menteri utama dilegalkan Jokowi," ucap Dewi.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 25-27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden. Margin of error survei ini diklaim sekitar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan biaya internal dan dilengkapi penelitian kuantitatif dengan metode analisis media, forum diskusi, serta wawancara mendalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com