Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Pelindo II Tunda Periksa Menteri BUMN Rini Soemarno

Kompas.com - 28/10/2015, 11:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Angket Pelindo II Junimart Girsang mengatakan, pemeriksaan terhadap Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno ditunda. Awalnya, pemeriksaan itu akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (28/10/2015).

"Oh enggak, enggak. Ditunda ya," kata Junimart, melalui pesan singkat, Rabu.

Menurut dia, Pansus hendak memeriksa pihak lain terlebih dahulu sebelum memeriksa Rini. Meski demikian, Junimart tak mengatakan, kapan pemeriksaan Rini akan dijadwalkan ulang.

"Kita mulai dari bawah saja dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan, Rini dikabarkan telah bersedia memenuhi panggilan Pansus untuk menjalani pemeriksaan.

"Sudah confirm besok jam 10.00 WIB," kata Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Selasa (27/10/2015).

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengkonfirmasi dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia II. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani Badan Reserse Kriminal Polri.

"Karena ini salah satu BUMN, sebagai menteri harus ada yang dipertanyakan kebijakan pastinya. Maka kami panggil Menteri BUMN," ujarnya.

Rieke menambahkan, meski dalam waktu dekat akan memasuki masa reses, Pansus akan tetap bekerja. Sebab, Pansus hanya diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan tugasnya.

"Kita tetap akan melakukan penjadwalan dan minggu kedua reses kita kembali bekerja," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com