Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS: Persingkat Kunjungan di AS, Desain Jokowi Menyiasati Kekecewaan Publik

Kompas.com - 28/10/2015, 10:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, keputusan Presiden Joko Widodo mempersingkat lawatannya di Amerika Serikat telah direncanakan sejak awal.

Jokowi, menurut dia, sudah memperkirakan bahwa kepergiannya ke luar negeri di tengah bencana asap bakal mendapat kritik publik.

"Nah, untuk menyiasati kekecewaan publik itu, didesain seolah Presiden mempersingkat kunjungan," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Mahfudz mengatakan, kesan seolah mempercepat kepulangan ini dapat terlihat dari cara Jokowi mengumumkannya kepada media. (Baca: Ke AS, Jokowi Dinilai Tak Bertanggung Jawab atas Kondisi Dalam Negeri)

Sebelum memutuskan mempersingkat kunjungannya, Jokowi mengaku telah berbicara melalui sambungan telepon dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengenai kondisi asap.

"Kalau Pak Jokowi secara terbuka dia telepon Pak Luhut tanya kondisi, ini orang sudah tahu semua situasi di lapangan. Ini upaya Presiden menyiasati kekecewaan sebagian publik," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Mahfudz menilai, siasat Jokowi ini memang berhasil meredam sebagian publik yang kecewa dengan kinerja pemerintah. (Baca: Yusril: Di Tengah Bencana Asap, Jokowi Harusnya Malu Berkunjung ke AS)

Namun, sebagian publik yang lain tetap tak puas berapa pun singkatnya kunjungan Jokowi ke AS ini.

"Sebagian berpendapat, katakan karena ini bukan state visit, rasanya lebih tepat Presiden tunda kunjungan sampai asap selesai," ujarnya.

Jokowi sebelumnya memutuskan untuk membatalkan perjalanannya ke West Coast. Jokowi langsung kembali ke Tanah Air untuk meninjau langsung lokasi bencana asap. (Baca: Persingkat Kunjungan di AS, Jokowi Akan ke Lokasi Bencana Asap)

Setelah mengakhiri kunjungannya di Washington DC, Presiden akan langsung menuju ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk meninjau titik api. (Baca: Dari Washington, Jokowi Langsung ke Palembang)

Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Washington DC, Selasa, mengatakan, Presiden kembali ke Tanah Air pada Selasa sekitar pukul 17.50 waktu setempat dari Pangkalan Udara Joint Base Andrews di Maryland.

Rencananya, pesawat kepresidenan akan mendarat di Palembang dan melalui rute yang sama seperti ketika berangkat. Transit pesawat akan dilakukan di Bandara Internasional Schiphol, Amsterdam, Belanda; dan di Abu Dhabi. (Baca: Jokowi Akan Beberapa Hari Tinggal di Jambi atau Palangkaraya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Nasional
KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com