Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kereta Cepat, Apa Sudah Waktunya? Apa Benar untuk Keadilan?

Kompas.com - 27/10/2015, 14:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tidak sejutu pada pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Megawati, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

"Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" kata Megawati di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015).

Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur kereta cepat tujuan Jakarta-Bandung.

Ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo. (Baca: Emil Salim Kritik Proyek Kereta Cepat)

"Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul," kata Megawati.

Badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dan BUMN Tiongkok resmi membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China seusai menandatangani joint venture agreement.

Kesepakatan itu juga merupakan kelanjutan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerja sama proyek kereta cepat ini merupakan langkah bahwa pengerjaan suatu proyek besar bisa dilakukan bussiness to business (B to B). (Baca: Proyek KA Cepat, Jonan Belum "Sahkan" Perusahaan Patungan BUMN Indonesia-China)

Tarif kereta cepat jalur Jakarta-Bandung nantinya sebesar Rp 200.000 sampai Rp 225.000 per penumpang. (Baca: Tarif Kereta Cepat Rp 200.000-Rp 225.000 Per Penumpang)

Rencananya, kereta cepat memiliki panjang jalur 150 kilometer (km) dan akan melewati delapan stasiun, mulai dari Gambir, Manggarai, Halim Perdanakusuma, Karawang, Walini, Bandung Barat, Kopo, dan Gedebage.

Ditargetkan, pembangunan dimulai pada awal 2016, dan selesai pada 2018. Adapun pengoperasian dimulai pada kuartal pertama 2019. (Baca: Dukung Kereta Cepat, Karyawan PT KAI Akan Dikirim ke China)

Pada pelaksanaannya, China mendapat jatah saham 40 persen, sedangkan 60 persenPemerintah Indonesia melalui perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN.

Total investasi kereta cepat sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan pembiayaan dari China Development Bank sebesar 75 persen, sedangkan sisanya dari ekuitas konsorsium BUMN dan PT China Railways International Co, Ltd.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com