Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaget ISPU Jambi Lebih dari 700, Anies Minta Sekolah Liburkan Siswanya

Kompas.com - 27/10/2015, 11:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Standard Pencemaran Udara (ISPU) Kota Jambi, Selasa (27/10/2015) per pukul 08.15 WIB, tercatat mencapai 744. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang tengah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Jambi, meminta kepala sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar.

Laporan soal ISPU itu disampaikan kepada Anies di sela kunjungan ke SD 181, Jelutung, Jambi. Anies yang tengah mengobrol dengan para guru pun terkejut.

"Wah, sudah 744, diliburkan sajalah Bu anak-anak kalau begini," ujar Anies.

Salah seorang guru bernama Saharni sempat mengungkapkan kekhawatirannya. Menurut dia, para siswa bisa ketinggalan pelajaran jika terlalu banyak diliburkan. Dia berpendapat bahwa lebih baik siswa tetap belajar seperti biasa dan pulang lebih cepat.

Anies pun lalu memberikan pemahaman kepada para guru.

"Tenang saja Bu Guru. Namanya pelajaran itu bisa kita kejar, bisa diatur. Beda kalau ketinggalan makan. Baru masalah. Bahan ujian tinggal disesuaikan dengan apa yang sudah diberikan," ujar dia.

Meski demikian, Anies meminta para guru memberikan tugas terstruktur bagi siswanya agar tidak terlalu ketinggalan pelajaran.

"Saya lihat anak-anak itu juga rajin kok. Yang penting Bapak Ibu guru enggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu guru atau orangtua murid khawatir, anak juga khawatir," lanjut Anies.

Tidak hanya di SD 181, imbauan Anies itu juga disampaikan di SD 153 dan SMP 5 Kota Jambi. Anies melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di Jambi dan Palembang, selama dua hari, pada Senin (26/10/2015) dan Selasa (27/10/2015).

Anies Baswedan menegaskan bahwa kabut asap adalah bencana yang dampak negatifnya bisa dihindari. Dia berencana menjadikan sekolah-sekolah di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan menjadi sekolah antiasap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com