Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: Elektabilitas Ahok dan Emil Tertinggi di Bawah Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 25/10/2015, 15:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seandainya pemilu presiden dilakukan sekarang, Joko Widodo diprediksi dapat mengalahkan Prabowo Subianto kembali. Tokoh lain yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Ridwan Kamil.

Hal itu tergambar dalam survei yang dilakukan Centre For Strategic and International Studies (CSIS) untuk mengukur elektabilitas para tokoh jika pemilu presiden digelar saat ini.

Hasil survei itu menunjukkan bahwa dua tokoh yang bersaing dalam Pemilu Presiden 2014, yakni Jokowi dan Prabowo, kembali menduduki urutan persaingan teratas.

Jokowi mendapatkan dukungan dari 36,1 persen responden. Adapun Prabowo mendapat dukungan dari 28 persen responden.

Peneliti CSIS Arya Fernandez mengatakan, masyarakat masih terpolarisasi oleh hasil Pemilu Presiden 2014. Namun, kini pilihan publik tidak hanya terbelah oleh sosok Jokowi dan Prabowo.

Sebagian suara pendukung mereka mulai tersebar ke beberapa tokoh lain, termasuk kepada Basuki. Gubernur DKI Jakarta itu menempati urutan ketiga dengan tingkat elektabilitas 4,9 persen.

"Ahok (Basuki) populer dan kebijakannya mendapatkan apresiasi publik. Figur politik yang berbeda, karena dia mau bertarung keras dengan DPRD," kata Arya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Urutan keempat ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan 4,8 persen. Namun, SBY tidak bisa lagi maju sebagai capres karena sudah menjadi presiden selama dua periode.

Urutan kelima ditempati Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Kang Emil dengan 3,6 persen. Tokoh-tokoh lain tidak mendapatkan suara signifikan dan totalnya sebanyak 12,8 persen.

Adapun responden yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan sebanyak 9,7 persen.

Survei ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah responden sebanyak 1183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com