Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan Diminta Tak Hanya Urus Perpustakaan di Frankfurt

Kompas.com - 24/10/2015, 15:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mendapat kritikan terkait penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terutama bagi para peserta didik.

Peneliti sekaligus pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengatakan, sampai beberapa minggu lalu, masih ada kebijakan tak ada dispensasi ujian nasional.

"Murid-murid diminta tetap mengikuti proses belajar di tengah kondisi udara yang tak sehat dan berbahaya," ujar Nico di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).

"Akhirnya, banyak anak tidak mau mengungsi karena takut tidak naik kelas. Itu namanya ngawur. Ini sebetulnya pekerjaan Menteri Anies," kata dia lagi.

Anies diminta jangan cuma sibuk ngurus perpustakaan di Frankfurt saja. Dia harus mengurusi juga anak sekolah yang jadi korban asap.

Nico mengatakan, Anies seharusnya memiliki strategi besar bagaimana menangani anak-anak sekolah yang terkena dampak negatif kabut asap.

Di satu sisi tetap mendapatkan akses pendidikan, namun di sisi lain tetap melindungi anak-anak tersebut dari bahaya asap.

Jika dari awal pemerintah yang menangani pendidikan sadar akan hal itu, kata Nico, tentunya pendidikan di lokasi yang terkena dampak kebakaran disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Meski demikian, Nico melihat hal itu terjadi lebih karena lemahnya kepemimpinan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Puan sebagai koordinator, menurut Nico, harusnya bisa lebih mengkoordinasikan menteri-menteri di bawahnya untuk utusan menangani dampak kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Nico, Puan dinilai tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

"Harusnya yang berperan besar itu Menko PMK. Tugas dia mengkoordinasikan menteri-menteri sektoral dan teknis untuk mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan."

"Tapi kan sampai beberapa saat lalu kita belum pernah mendengar ada rapat-rapat koordinasi yang harusnya bisa dilakukan demi kebijakan apa yang ditempuh untuk mengatasi dampak kebakaran," ujar Nico.

Baca:
Hak jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas berita ini: Anies Baswedan Sudah Keluarkan Kebijakan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com