Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Bertemu Ketum Parpol Setelah Kunker ke AS

Kompas.com - 23/10/2015, 07:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan ketua umum partai-partai koalisi setelah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Belum diketahui pasti agenda pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol itu di tengah isu perombakan kabinet yang mulai berkembang.

"Presiden akan bertemu dengan ketum-ketum parpol setelah beliau kembali dari Amerika," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Presiden Jokowi diketahui melawat ke Negeri Paman Sam pada 25-28 Oktober mendatang. Menurut Pramono, pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol akan dijadwalkan sepulangnya presiden dari AS. Pertemuan itu, sebut dia, dilakukan karena Presiden sudah 1,5 bulan tidak bertemu dengan para tokoh politik itu.

Namun, saat ditanya soal agenda yang akan dibahas, Pramono enggan menyebutkannya. Diketahui, saat ini sejumlah partai mulai merapat ke pemerintahan. Koalisi Indonesia Hebat yang sejak awal mendukung pemerintahan bertambah dukungan dengan bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Masuknya PAN ke jajaran partai pendukung pemerintah menjadikan isu perombakan kabinet semakin kencang. Apalagi, partai pimpinan Zulkifli Hasan itu mengaku sudah menyerahkan lima nama calon menteri.

Saat ditanyakan apakah pertemuan Jokowi dengan ketum parpol juga akan diikuti oleh Zulkifli Hasan, Pramono lagi-lagi berkomentar singkat.

"Nanti lihat saja siapa yang datang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com