Kepada Pansus Pelindo II, Budi Waseso Jelaskan Kejanggalan "Mobile Crane"

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memenuhi panggilan Panitia Khusus PT Pelindo II. Budi menjelaskan seputar dugaan korupsi pengadaan mobile crane yang dilakukan oleh PT Pelindo II yang tengah disidik Bareskrim.

Budi mengatakan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk tanggal 8 Juni 2015. PT Pelindo II diduga melakukan pengadaan 10 mobile crane tidak dengan perencanaan yang benar.

"Sampai saat ini barang tersebut tidak dapat digunakan," kata Budi Waseso dalam rapat Pansus Pelindo II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Misalnya, kata Buwas, pengadaan mobile crane ini dilakukan dari perusahaan yang baru dua tahun berdiri. Padahal, pengadaan barang harusnya dilakukan dari perusahaan yang setidaknya sudah 5 tahun berdiri.

Ada pula upaya membuat keadaan palsu seolah ada pencatatan penggunaan mobile crane. Speedometer di crane itu juga rusak, diduga agar tidak dapat dilakukan pengecekan.

"Kita cek di lapangan, mobile crane tidak fungsi," ucapnya.

Selain itu, ada pula dugaan menguntungkan diri sendiri, karena pengadaan harusnya dibayar secara lunas. Namun, justru dicicil dengan uang muka 20 persen. Pembelian juga harusnya dilakukan unit cabang masing-masing, karena crane ini diperuntukkan untuk 8 pelabuhan yang berbeda.

Namun nyatanya, pengadaan dilakukan oleh Pelindo II. Ada juga dugaan mark up, karena setelah dicek, harga Rp 45 Miliar 650 Juta sangat mahal untuk 10 unit mobile crane.

"Harusnya bisa diperoleh dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik," ucap Buwas.

Buwas mengatakan, dugaan kerugian negara atas pengadaan mobil crane ini Rp 45 Miliar 650 Juta, sesuai dengan biaya pengadaannya.