Temui Jokowi, Saudi Nyatakan Siap Bangun Kilang dan Suplai Minyak Mentah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir menghasilkan kesepakatan bahwa Arab Saudi dipastikan akan menjalin empat kerja sama dengan Indonesia.

Empat kerja sama itu ialah soal pembangunan kilang, pasokan minyak mentah, petrokimia, dan penyediaan cold storage. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengungkapkan, pertemuan itu adalah kelanjutan pertemuan Presiden dengan Raja Arab Saudi pada bulan September lalu.

"Dalam pertemuan tadi, paling tidak, ada empat kerja sama yang akan diprioritaskan dan akan segera diimplementasikan," ujar Retno dalam jumpa pers seusai pertemuan, Selasa (20/10/2015).

Kerja sama yang akan dilakukan Indonesia dengan Arab Saudi adalah untuk pembangunan kilang, pasokan minyak mentah, petrokimia, dan penyediaan cold storage. Selain itu, kerja sama lain yang juga dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke pembicaraan lebih serius adalah bidang turisme dan pertanian.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, dia akan kembali ke Jeddah, Arab Saudi, untuk merinci kerja sama itu dalam waktu sebulan. Hari ini, tim dari Saudi Aramco pun sudah mulai menjajaki pembicaraan dengan Pertamina.

"Saya kira empat ini fokus awal kita dan kita sepakat untuk lakukan bertahap dan terbuka bidang lain untuk dibicarakan dengan Presiden," ungkap Sudirman yang menjadi koordinator investasi dari Timur Tengah di Indonesia itu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengungkapkan, pertemuan tadi adalah untuk memperkuat hubungan historis kedua negara yang sudah terjadi sejak lama. Maka dari itu, semua bidang pun mulai dijajaki, mulai dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang investasi, militer, hingga keamanan.

Dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi, Aramco menyampaikan komitmennya untuk menanamkan investasi di Indonesia senilai 10 miliar dollar AS, setara Rp 134 triliun (kurs 13.400). Pemerintah tengah mengebut finalisasi peraturan presiden (perpres) tentang percepatan pembangunan kilang agar menjadi payung hukum pelaksanaan proyek.