JK Tegaskan Tingginya Perhatian Pemerintah terhadap Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tingginya perhatian pemerintah kepada masyarakat di Papua. Ia menyebutkan bahwa subsidi pemerintah pusat untuk Papua mencapai Rp 26 triliun per tahun.

"Padahal, pendapatan yang diperoleh Papua hanya 500 juta dollar AS karena harga barang-barang tambang hasil bumi turun, pasar juga lesu," kata Juru Bicara Kalla Husain Abdullah menirukan pernyataan Kalla saat menerima kedatangan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Papua Lipiyus Biniyuk di rumah dinas Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Dalam pertemuan itu, Lipiyus menyampaikan kepada Wapres bahwa Papua dalam kondisi aman. Komunikasi antar-tokoh agama di Papua telah aktif dilakukan guna meredam potensi konflik.

Lipiyus juga menilai bahwa konflik Tolikara yang sempat memanas di Papua hanyalah masalah komunikasi antar-elite di wilayah tersebut.

Di samping itu, Forum Komunikasi Umat Beragama Papua menyatakan prihatin atas bentrokan antar-warga yang terjadi di Aceh Singkil.

Mereka meminta agar pemerintah membangun kembali rumah ibadah yang rusak akibat bentrokan di sana. (Baca: Kepada JK, FKUB Papua Minta Gereja Kembali Dibangun di Aceh Singkil)

Sementara itu, Kalla menyampaikan kepada Forum Komunikasi Umat Beragama Papua mengenai perlunya aturan terkait pembangunan rumah ibadah.

Menurut Wapres, sedianya undang-undang menjaga hak-hak beragama, termasuk hak membangun rumah ibadah.

"Kata Pak JK, undang-undang menjaga hak-hak beragama, tetapi tidak semua tempat bisa membangun rumah ibadah dan itu jadi urusan pemda di seluruh dunia," kata Husain menirukan Kalla.

Wapres juga meminta agar tokoh-tokoh antar-agama lebih sering berkomunikasi dan mengunjungi satu sama lain demi menjaga toleransi.