Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Memerintah, Jokowi-Kalla Buka Suara soal Gesekan Internal Kabinet

Kompas.com - 19/10/2015, 21:36 WIB


KOMPAS.com
 — Besok, Selasa (20/10/2015), pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia satu tahun. Kembali pada satu tahun yang lalu, kita pasti ingat bagaimana pasangan ini diarak menuju ke Istana. Sebuah arak-arakan penuh harapan.

Namun, harapan yang berlimpah itu hingga kini belum mampu dibayar secara sepadan oleh pasangan Jokowi-Kalla.

Kita masih merasakan bagaimana masyarakat yang masih terbelah, juga situasi politik dan ekonomi yang belum sepenuhnya berada dalam genggaman koordinasi Jokowi-JK.

Untuk mengetahui apa yang dirasakan masyarakat umum, pelaku usaha, pimpinan partai, dan juga para politisi umumnya, harian Kompas telah menggelar survei opini publik dan juga wawancara dengan berbagai pihak.

Hasil liputan satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla ini dipublikasikan di harian Kompas mulai Senin (19/10/2015) hingga Rabu (21/10/2015), termasuk juga wawancara khusus dengan dwitunggal Jokowi-Kalla.

Apa sebenarnya yang ada di pikiran Jokowi dan Kalla serta apa yang sebenarnya sedang terjadi di Kabinet Kerja?

Kompas/Heru Sri Kumoro Suasana pengambilan gambar wawancara antara Pemimpin Redaksi harian Kompas Budiman Tanuredjo dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/10).
Untuk keperluan tersebut, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo telah mewawancarai Presiden Joko Widodo, sedangkan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy telah mewawancarai Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hasil wawancara tersebut akan dimuat di harian Kompas, Selasa besok, dan ditayangkan di Kompas TV secara bertahap mulai Selasa malam.

Kepada Budiman Tanuredjo, Jokowi menjawab berbagai pertanyaan, mulai dari resistensi para pihak terkait perubahan orientasi sektor ekonomi, kebakaran lahan dan hutan, izin konsesi di atas lahan gambut, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, revisi UU KPK, hingga deregulasi kebijakan ekonomi.

Misalnya, saat Budiman bertanya, mengapa Freeport tak diambil alih saja oleh pemerintah dan apakah kita mempunyai kemampuan, Jokowi menjawab, "Saya mau bicara apa adanya. Freeport ini tambang besar. Perlu keahlian-keahlian khusus. Hal teknis ini sudah kita miliki."

Jokowi juga ditanya soal polemik usulan revisi UU KPK serta upaya pelemahan KPK. Sebenarnya, pemerintah ataukah DPR yang mengusulkan revisi UU KPK? Dengan gamblang, Jokowi menjawab pertanyaan tersebut.

Kalla juga blakblakan soal berbagai hal, mulai dari soal perlambatan ekonomi hingga kegaduhan yang terjadi di internal kabinet. Bukan Kalla jika tak ekspresif menjawab pertanyaan. Kepada Ninuk Mardiana Pambudy, Kalla mengakui soal gesekan-gesekan dan ketidakkompakan di kabinet.

"Ada silang pendapat yang berbeda antara menteri, misal menteri koordinator dengan menteri lain itu terjadi, kadang juga dengan saya, kadang diungkapkan dengan pandangan yang terlalu terbuka," kata Kalla. "Curhat" Kalla ini disampaikan gamblang dan secara lengkap akan dimuat di Kompas cetak, Selasa besok.

Publik yang terbelah

Litbang Kompas telah memublikasikan hasil surveinya di harian Kompas hari ini, Senin (19/10/2015).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com