Ini Usulan Program Bela Negara Versi Pengamat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mendukung rencana Kementerian Pertahanan menggulirkan program bela negara. Menurut Connie, program tersebut dapat menjadi solusi saat Indonesia menerima ancaman pertahanan di tengah terbatasnya jumlah personel TNI.

"Bela negara mutlak diperlukan," kata Connie," saat dihubungi, Rabu (14/10/2015).

Ia menjelaskan, sejak bergulirnya reformasi 1998, masyarakat menuntut TNI bekerja profesional. Akan tetapi, profesionalitas itu selalu terkendala oleh kurangnya jumlah prajurit dan tidak meratanya kekuatan alutsista TNI dalam menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies itu menuturkan, idealnya seorang prajurit TNI menjaga 77 warga Negara Indonesia. Tapi rasio saat ini seorang prajurit harus menjaga lebih dari 500 WNI. Untuk menjaga wilayah NKRI, kata Connie, TNI juga masih kekurangan personel. Karena idealnya seorang prajurit TNI harus menjaga wilayah NKRI 8 meter persegi tetapi rasio saat ini mengharuskan seorang prajurit TNI menjaga wilayah seluas lebih dari 4 kilometer.

"Berarti harus ada komponen cadangan. Sementara Undang-Undang Keamanan Nasional masih diganggu kepentingan politik, mungkin Kemhan mengambil jalan tengah dengan bela negara ini," ujarnya.

Untuk pelaksanaannya, Connie mengusulkan agar Kemhan membagi program bela negara menjadi dua kategori. Kategori pertama diwajibkan untuk anak usia sekolah dan kategori kedua untuk usia lanjutan yang mengikuti program karena inisiatif pribadi.

Konsep pelatihan bela negara untuk anak usia sekolah dibatasi paling lama tiga hari dan fokus pada pengembangan wawasan kebangsaan, pemahaman Pancasila, nasionalisme, dan lainnya. Nantinya setiap peserta usia sekolah akan mendapatkan sertifikat bela negara untuk digunakan sebagai syarat saat melanjutkan pendidikan.

Sedangkan latihan militer hanya diberikan untuk peserta bela negara kategori kedua. Untuk kategori ini, Connie menilai pelatihan militer menjadi lumrah karena peserta mengikutinya atas keinginan pribadi.

"Karena kategori ini menjadi hobi, jadi tidak masalah ada latihan militer," ungkapnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Kementerian Pertahanan akan membentuk 4.500 kader pembina bela negara pada tahun 2015 di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pembentukan kader pembina bela negara akan direalisasikan secara serentak melalui pendidikan dan pelatihan yang mulai dibuka pada 19 Oktober 2015 dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga.

Ryamizard menuturkan, program tersebut diharapkan dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah di tahun-tahun selanjutnya dengan menggandeng TNI/Polri. Program pembentukan kader pembina bela negara ini memiliki tujuan dan sasaran mewujudkan 100 juta kader bela negara sampai 10 tahun mendatang.

Ryamizard menegaskan bahwa pembentukan kader pembina bela negara bukan wajib militer. Ia menilai program ini merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam persiapan membela negara saat mendapatkan ancaman.

"Kader yang dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat di tengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata," kata Ryamizard, seperti dikutip dari www.dephan.go.id.

Menhan menjelaskan bahwa bela negara tidak sebatas mengangkat senjata, namun dapat diwujudkan kepada bentuk disiplin pribadi, kelompok dan disiplin nasional. Selain itu, bela negara juga diharapkan meningkatkan motivasi untuk bekerja, menggalang solidaritas menghadapi bencana, meningkatkan kualitas kebersamaan dan mengurangi potensi konflik.