Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih dari 124.000 Penyandang Disabilitas Terdaftar Ikuti Pilkada

Kompas.com - 13/10/2015, 22:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah 96.869.739 pemilih tetap tercatat dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, KPU juga mencatat jumlah penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 124.367 pemilih.

"Saya yakini jumlah ini masih jauh lebih kecil dari penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat. Namun, KPU akan terus berusaha mencatat pemilih-pemilih yang masuk kategori disabilitas," ujar Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay saat konferensi pers di Media Center Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menurut Hadar, kesulitan yang dihadapi KPU dalam mengumpulkan DPT penyandang disabilitas adalah banyaknya orang yang tidak mau menyampaikan informasi bahwa ada anggota keluarga mereka yang merupakan penyandang disabilitas. Tujuan KPU pengumpulan DPT penyandang disabilitas, menurut Hadar, adalah agar para penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan maksimal dalam pilkada. 

Penyandang disabilitas pun dibagi menjadi lima jenis. Penyandang tunadaksa sebanyak 36.651 pemilih, tunanetra sebanyak 20.121 pemilih, tunarungu sebanyak 21.562 pemilih, tunagrahita sebanyak 20.256 pemilih, dan lainnya 25.877 pemilih.

Pengumuman DPT penyandang disabilitas juga akan ditempel di setiap TPS hingga 9 Desember mendatang.

"Pengumuman akan berlangsung dari tanggal 12 Oktober kemarin sampai 9 Desember. Mudah-mudahan tidak ada yang merusak pengumuman tersebut kalau ditempel," tutur Hadar.

Dalam kesempatan lalu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU akan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia agar dapat terdaftar dalam DPT, termasuk memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.

"Untuk 2015, KPU menambah kolom keterangan terhadap pemilih disabilitas yang terdaftar. Hak-hak mereka akan kami penuhi sebagaimana mestinya," ujar Husni dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor KPU di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Selain menambah kolom keterangan, KPU juga akan menyediakan surat suara untuk warga tunanetra, menyediakan bilik suara untuk pemilih yang menggunakan kursi roda, dan tempat pemungutan suara (TPS) berjalan bagi pemilih yang sakit, baik dalam rumah sakit maupun rumah penduduk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com