Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soetrisno Bachir Puji Kinerja Setahun Jokowi-Jusuf Kalla

Kompas.com - 13/10/2015, 15:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir memuji setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Soetrisno, pemerintahan Jokowi-JK berhasil dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Soetrisno lantas menyebut keberhasilan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar.

"Sekarang kekhawatiran masyarakat yang begitu didramatisir seolah-olah negara ini akan bangkrut gara-gara dollar mau mencapai Rp 15.000. Nah ternyata begitu dollar menurun, kita semangat lagi kan. Masak kita ini semangat berbangsa dan bernegara hanya dikarenakan dollar?" kata Soetrisno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Soetrisno menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII). Ia menyampaikan undangan agar Kalla menghadiri musyawarah nasional Keluarga Besar Alumni Pelajar Islam Indonesia yang berlangsung pada 13 hingga 15 November mendatang di Jakarta.

Kendati demikian, Soetrisno menilai bahwa keberhasilan pemerintah tidak selamanya ditentukan dari besar kecilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Menurut dia, naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar merupakan hal yang wajar.

"Jadi jangan diperbesar, dollar naik turun itu biasa, banyak spekulan, yang penting kita fokus sendiri pada bangsa sendiri, pada diri kita sendiri, jangan mau diombang-ambingkan urusan dollar mendekati Rp 15.000, sekarang gara-gara turun, semangat semua," ucap Soetrisno.

Ia juga optimistis Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik. Soetrisno yakin rata-rata angka pertumbuhan ekonomi dalam setahun bisa meningkat.

"Sesuai dengan program Jokowi-JK, nanti kan pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7 persen dalam 5 tahun. Saya yakin walau kita sekarang ini sekitar 5 persen, itu akan nanti terkejar untuk rata-rats 7 persen,berarti kan ada yag 8 persen dan 8,5 persen," tutur Soetrisno.

Menurut dia, Jokowi-Kalla adalah pemimpin yang tidak hanya berwacana. Salah satu kebijakan Jokowi-JK yang dipuji Soetrisno berkaitan dengan arahan agar menjual barang hasil olahan.

"Nah ini perlu suatu kerja besar yang dilakukan bukan oleh presiden, melainkan oleh aparatnya dan dunia usaha. Dunia usaha jangan main mengekspor atau impor bahan mentah, tetapi memproses. Kalau karet diproses dulu jadi ban, dan lain-lain. Demikian juga kalau kayu harus dibikin meubel kaya Pak Jokowi," kata Soetrisno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com