Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2015, 09:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersilakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika mau meminta bantuan polisi untuk memanggil dirinya dan Ketua DPR Setya Novanto. Keduanya telah dua kali dipanggil MKD atas dugaan pelanggaran etika terkait pertemuan dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu.

Namun, Fadli meyakini, kepolisian tidak akan mau bekerja sama dengan MKD.

"Mana bisa menulis surat kepada polisi. Dia juga harus mengerti aturan, MKD jangan sok jagoan," kata Fadli di Jakarta, Senin (12/10/2015) malam.

Hal tersebut disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Junimart merasa geram dengan sikap Setya Novanto dan Fadli yang tak menghadiri pemeriksaan MKD untuk yang kedua kalinya.

Jika Novanto dan Fadli tak hadir hingga panggilan ketiga, Junimart mengatakan, MKD bisa meminta bantuan kepolisan sebagaimana diatur dalam tata beracara MKD.

"Ini namanya memmolitisasi. Ini mengada-ada. MKD ini sudah diisi lawan politik yang berkepentingan, yang mencari panggung," kata Fadli.

Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya pada panggilan kedua karena MKD tidak menjelaskan atas perkara apa dia akan diperiksa.

"Kalau memang atas perkara Donald Trump, tidak disebutkan dalam surat pemanggilannya. Ini kan sebenarnya memang tidak ada kasus, tetapi diada-adakan," ujarnya.

Akhirnya, pada waktu pemeriksaan Senin siang, Fadli memilih melakukan kegiatan lain, yakni berkonsultasi dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, Fadli baru saja terpilih sebagai Ketua Organisasi Parlemen Antikorupsi Dunia.

Adapun pada pemanggilan pertama 28 September lalu, Fadli dan Novanto tak memenuhi panggilan karena sedang menjalankan ibadah haji atas undangan Kerajaan Arab Saudi. MKD pun kini telah menjadwalkan panggilan ketiga bagi Fadli dan Novanto pada 19 Oktober mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com