Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2015, 08:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengadakan program bela negara seperti yang diusulkan Kementerian Pertahanan dinilai terlalu dipaksakan. Rancangan program tersebut dinilai tidak memperhatikan substansi legalitas dan infrastruktur pendukungnya. (baca: Target Rekrutmen 100 Juta Kader Bela Negara Tidak Realistis)

"Terkait bela negara, tidak sekadar memaksa, pemerintah juga harus merumuskan kebijakan terintegrasi," ujar Ketua Pusat Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi, melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2015).

Menurut Muradi, ada lima catatan terkait program bela negara yang harus dipersiapkan pemerintah lebih dulu. (baca: Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara)

Pertama, pemerintah seharusnya berupaya mendesak rancangan undang-undang komponen cadangan dan bela negara menjadi perundangan-undangan. Jika tidak, pemerintah terkesan mengambil jalan pintas tanpa menunggu kedua ruu tersebut diundangkan.

Kedua, pemerintah seharusnya menyiapkan infrastruktur pendukung sebelum memastikan program tersebut berjalan. Kebijakan tanpa infrastruktur pendukung dinilai hanya akan menciptakan permasalahan baru. Apalagi, dengan 80 persen materi kemiliteran, akan membutuhkan infrastruktur yang baik. (baca: Komisi I: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer)

Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan penganggaran untuk menjalankan program tersebut. Pasalnya, program merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh Indonesia, membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Misalnya, jika dalam 10 tahun dengan target 100 juta , maka dalam satu bulan setidaknya akan dilatih sekitar 850 ribu orang, di seluruh Indonesia. Hal ini butuh anggaran besar di tengah kebijakan negara memodernisasi postur pertahanan dan alutsista," kata Muradi.

Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah koordinasi antar kementerian dan instansi terkait. Bila dalam rancangan undang-undang ditegaskan adanya pelibatan sejumlah kementerian dalam perekrutan bela negara, maka hal tersebut perlu ditegaskan instansi mana saja yang akan terlibat.

Terakhir, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai arah dari kewajiban bela negara, sehingga tidak ada salah persepsi terhadap program ini. Kemenhan dapat memberikan gambaran bahwa program ini dibuat untuk memperkuat akselerasi dan pengaruh militer serta politik luar negeri, sehingga timbul semangat kebanggaan dan cinta Tanah Air.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com