Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/10/2015, 07:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih tengah menyiapkan materi berisi penilaian terhadap satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Materi ini akan disampaikan oleh elite KMP dalam jumpa pers tanggal 20 Oktober mendatang atautepat 1 tahun setelah Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham mengatakan, catatan ini sangat penting untuk keberlangsungan pemerintahan Jokowi-JK untuk empat tahun ke depan. Koalisi oposisi yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu ini, akan menyampaikan apa saja yang sudah baik dan harus dipertahankan oleh pemerintah.

Namun, KMP juga akan menyampaikan apa saja kekurangan pemerintahan selama satu tahun dan akan memberikan masukan konstruktif agar kekurangan-kekurangan tersebut bisa diperbaiki.

"Akan kami sampaikan pandangan-pandangan kami secara komprehensif," kata Idrus, seusai rapat rutin elite KMP, di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2015) malam.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali yang juga Ketua Presidium KMP Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PPP Djan Faridz, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin.

Idrus belum mau membuka apa saja yang akan menjadi sorotan KMP selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Namun, dalam rapat yang selesai menjelang dini hari tersebut, dibahas berbagai masalah seperti kebakaran hutan dan kabut asap, pelemahan ekonomi, pelaksanaan ibadah haji, kekerasan terhadap anak, hingga rencaana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang merupakan inisiatif pemerintah.

"Akan seperti apa, kita tunggu saja tanggal 20 Oktober nanti," kata Idrus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com