Target Rekrutmen 100 Juta Kader Bela Negara Dinilai Tidak Realistis

"Dilihat dari targetnya ini berarti 10 juta orang per tahun atau 833 ribu orang per bulan. Jumlah ini sangat fantastis dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki Badiklat (Badan Pendidikan dan Pelatihan) Kemenhan yang hanya mampu menampung 600 orang saja," kata Hasanuddin, melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2015).

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu, mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan yang lebih rinci mengenai anggaran rekrutmen personel bela negara antara pemerintah dengan DPR. (baca: Komisi I: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer)

Ia mencontohkan, jika dalam kurun waktu lima tahun ke depan dilatih 50 juta orang dengan anggaran pelatihan Rp 10 juta per orang, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 500 triliun. (baca: Menko Polhukam Akan Koreksi Program Bela Negara)

"Lalu, uangnya dari mana? Untuk anggaran TNI dalam pengadaan alutsista saja pemerintah malah menguranginya," ujarnya.

Saat ini, menurut Hasanuddin, TNI masih kekurangan anggaran sebesar Rp 36 triliun untuk pembelian alutsista. Jika anggaran itu tidak dipenuhi, ia memprediksi, rencana strategis tahap kedua untuk pembangunan Minimum Essential Force (MEF) pada 2019 mendatang tak akan tercapai.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan anggota Komisi I DPR yang lain, Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra juga menyoroti persoalan anggaran tersebut. Supiadin mengatakan, saat ini pemerintah telah memotong anggaran belanja pertahanan dan TNI pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Ini sumber anggarannya dari mana?" kata Supiadin, Senin.

Sementara, Fahri mengatakan, perlu ada nomenklatur yang jelas pada APBN untuk program bela negara. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, mengingatkan, jangan sampai pemerintah menggunakan dana swasta untuk rekrutmen dan pembiayaan program tersebut.

"Apakah sudah pernah diajukan? Dana apa yang dipakai? Itu kan harus ada nomenklaturnya," kata Fahri.

Seperti diberitakan Harian Kompas, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Hartind Asrin menuturkan, pusat pelatihan tersebut mampu menampung 600 orang. Di lokasi tersebut disediakan berbagai fasilitas, seperti ruang kelas, poliklinik, hingga sarana olahraga.

"Pusat pelatihan itu dibangun di atas lahan seluas 7 hektar dan akan berfungsi sebagai sentra pelatihan bela negara per 1 Januari 2016," kata Hartind, saat mendampingi Ryamizard ketika meninjau lokasi latihan militer di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (8/10/2015).