Terima Bantuan Asing, Pemerintah Akui Kebakaran Hutan Sulit Diatasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akhirnya menerima bantuan asing yang dikirimkan sejumlah negara dalam penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah mengakui bahwa pemadaman api di lahan gambut yang disertai angin kencang tidak mudah ditangani.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah sejak awal sudah berupaya sedemikian rupa untuk menangani kebakaran hutan. Namun, lahan gambut dan tekanan angin menyulitkan proses pemadaman.

"Sebenarnya bukan tidak mampu, tapi kita ingin mempercepat. Embusan El Nino ini memang sedemikian parah sehingga api cepat menjalar," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Menurut Luhut, embusan El Nino saat ini adalah yang terparah sejak tahun 1997-1998. Jarak pandang yang rendah akibat kabut asap menyulitkan upaya pemadaman api menggunakan water bombing dan hujan buatan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah sebenarnya telah melalui tahap-tahap penanganan secara serius. Adapun bentuk bantuan asing ini merupakan bagian dari ASEAN Agreement and Transboundary Haze Pollution.

"Kenapa kita setujui karena tahapan kita sudah lalui, dan ada sebuah kerja sama ASEAN sebagai bagian dari solidaritas sehingga adanya uluran tangan kita terima. Apalagi gambut yang terbakar sebesar 580.000 hektar," kata Siti.

Sampai saat ini ada dua pesawat dari dua negara yang sudah berada di Indonesia untuk membantu memadamkan api. Pertama, pesawat jenis Bombardir milik Malaysia, dengan kapasitas muatan 6.000 liter. Selain itu, terdapat pesawat Chinook milik Singapura, dengan kapasitas 5.000 liter.

Pemerintah pernah menolak bantuan yang ditawarkan Singapura dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pemerintah sebenarnya terbuka terhadap bantuan negara mana pun, tetapi tidak mau diklaim negara lain.

"Intinya begini, sebenarnya pemerintah sama sekali tidak menutup diri terhadap bantuan, tetapi bantuan itu pemerintah tidak mau kemudian diklaim. Bahwa ini kan pemerintah sedang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan, termasuk statusnya, jangan sampai kemudian ini diklaim karena mereka (negara lain)," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu (7/10/2015).