Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbauan Tak Pilih Calon Kepala Daerah dari Partai Pendukung Revisi UU KPK

Kompas.com - 10/10/2015, 07:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi akan mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah dari partai-partai yang menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Nama-namanya sudah ada. Itu sudah jelas partai mana yang mengusung, mana yang menolak. Ada juga yang masih mengambang atau abu-abu," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2015) malam.

Menurut Emerson, bahkan saat ini sudah muncul banyak meme dengan wajah anggota DPR yang menyetujui revisi UU KPK. Hal tersebut diharapkan juga dapat menginformasikan kepada publik, mengenai siapa saja pihak yang menandatangani persetujuan revisi tersebut.

Ia menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi akan terus mengkampanyekan ke masyarakat untuk tidak memilih kepala daerah dari partai yang menyetujui revisi UU KPK. Bahkan, pihaknya merencanakan untuk memasang banner atau spanduk raksasa di depan gerbang DPR yang berisi foto-foto politisi yang menyetujui revisi UU KPK.

"Biar publik tahu, ini loh yang dukung. Apakah itu akan memperkuat atau melemahkan, biar msyarakat yang memberikan penilaian," ujar Emerson.

Bertemu partai politik

Tidak hanya secara nasional dipasang di depan gerbang DPR, tapi spanduk-spanduk juga akan dipasang di daerah-daerah, namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Koalisi juga berencana mengadakan pertemuan dengan para pengurus partai politik untuk meminta ketegasan dan dukungan mereka untuk menolak revisi UU KPK.

Pertemuan tersebut juga sekaligus memberitahu partai bahwa tidak ada manfaatnya jika partai mendukung revisi tersebut karena bisa berujung dengan tidak dipilihnya kader mereka di pemilihan umum.

"Maksud kedatangan kita untuk meminta pernyataan tegas dan dukungan Partai Demokrat untuk bersama menjaga KPK. Caranya dengan menolak revisi Undang-Undang KPK," ucap Emerson, dalam konfernsi pers yang digelar usai pertemuan tersebut.

Tidak hanya Partai Demokrat, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi juga sudah mengagendakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai lainnya, tidak terkecuali PDI Perjuangan sebagai partai pelopor revisi.

Agenda pertemuan terdekat adalah dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kemungkinan dilakukan minggu depan. Karena saat ini Presiden PKS Sohibul Iman tengah berada di luar kota dan baru kembali pada hari Rabu.

"Baru balik minggu depan, Rabu. Ya mungkin Kamis (pertemuan). Rencana kita juga akan ke semua partai" ujar Emerson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com