Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/10/2015, 07:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi akan mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah dari partai-partai yang menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Nama-namanya sudah ada. Itu sudah jelas partai mana yang mengusung, mana yang menolak. Ada juga yang masih mengambang atau abu-abu," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2015) malam.

Menurut Emerson, bahkan saat ini sudah muncul banyak meme dengan wajah anggota DPR yang menyetujui revisi UU KPK. Hal tersebut diharapkan juga dapat menginformasikan kepada publik, mengenai siapa saja pihak yang menandatangani persetujuan revisi tersebut.

Ia menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi akan terus mengkampanyekan ke masyarakat untuk tidak memilih kepala daerah dari partai yang menyetujui revisi UU KPK. Bahkan, pihaknya merencanakan untuk memasang banner atau spanduk raksasa di depan gerbang DPR yang berisi foto-foto politisi yang menyetujui revisi UU KPK.

"Biar publik tahu, ini loh yang dukung. Apakah itu akan memperkuat atau melemahkan, biar msyarakat yang memberikan penilaian," ujar Emerson.

Bertemu partai politik

Tidak hanya secara nasional dipasang di depan gerbang DPR, tapi spanduk-spanduk juga akan dipasang di daerah-daerah, namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Koalisi juga berencana mengadakan pertemuan dengan para pengurus partai politik untuk meminta ketegasan dan dukungan mereka untuk menolak revisi UU KPK.

Pertemuan tersebut juga sekaligus memberitahu partai bahwa tidak ada manfaatnya jika partai mendukung revisi tersebut karena bisa berujung dengan tidak dipilihnya kader mereka di pemilihan umum.

"Maksud kedatangan kita untuk meminta pernyataan tegas dan dukungan Partai Demokrat untuk bersama menjaga KPK. Caranya dengan menolak revisi Undang-Undang KPK," ucap Emerson, dalam konfernsi pers yang digelar usai pertemuan tersebut.

Tidak hanya Partai Demokrat, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi juga sudah mengagendakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai lainnya, tidak terkecuali PDI Perjuangan sebagai partai pelopor revisi.

Agenda pertemuan terdekat adalah dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kemungkinan dilakukan minggu depan. Karena saat ini Presiden PKS Sohibul Iman tengah berada di luar kota dan baru kembali pada hari Rabu.

"Baru balik minggu depan, Rabu. Ya mungkin Kamis (pertemuan). Rencana kita juga akan ke semua partai" ujar Emerson.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com