Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprotes karena Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Dunia, Ini Kata Fadli Zon

Kompas.com - 09/10/2015, 17:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyesalkan adanya sejumlah pihak yang memprotes keterpilihannya sebagai Presiden Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dan menghubungkannya dengan rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, dua peristiwa itu merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak bisa dikait-kaitkan.

"Itu dua hal yang berbeda, enggak ada hubungannya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Fadli lalu menjelaskan bahwa pemilihan dia sebagai Presiden dilakukan dalam konferensi GOPAC di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 109 negara. Fadli yang merupakan Ketua GOPAC chapter Indonesia lalu dicalonkan oleh Southeast Asia Parties against Corruption (SEAPAC) untuk menjadi President GOPAC.

"Di proses awal, saya dicalonkan SEAPAC. Lalu yang lain juga ada dari Afrika. Mereka secara aklamasi meminta saya untuk jadi President GOPAC," kata Fadli.

Untuk revisi UU KPK sendiri, lanjut Fadli, aturan memang menyebutkan sebanyak minimal 25 anggota yang lebih dari satu fraksi. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah pemerintah juga berniat untuk merevisi UU ini. Jika pemerintah menolak, maka revisi ini tidak akan berjalan.

"Dalam pembuatan UU tidak bisa dari DPR saja atau pemerintah saja. Ini isu sensitif, nantinya akan ada rapat konsultasi dengan Presiden, apa ini akan kita kerjakan atau tidak," ujar Fadli.

Sebelumnya, pemilihan Fadli sebagai Presiden Gopac ini mendapat protes dari para aktivis. Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Perempuan Indonesia Antikorupsi menggelar unjuk rasa di halaman Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, tempat pelaksanaan GOPAC keenam.

Sambil membawa poster bertuliskan "SAVE KPK", mereka berorasi di halaman yang berhadapan dengan pintu masuk utama Hotel Royal Ambarukmo. Koordinator aksi, Wasingatu Zakiah, mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menentang terpilihnya Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC. 

"Fadli Zon terpilih menjadi Presiden GOPAC yang selama ini menyuarakan pemberantasan korupsi, ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan. Di mana pelemahan-pelemahan terhadap KPK justru tidak henti-hentinya dilakukan DPR RI," kata Wasingatu Zakiah, Kamis (8/10/2015). (Baca: Aktivis Tolak Pemilihan Fadli Zon Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sedunia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com