JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyesalkan adanya sejumlah pihak yang memprotes keterpilihannya sebagai Presiden Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dan menghubungkannya dengan rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, dua peristiwa itu merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak bisa dikait-kaitkan.
"Itu dua hal yang berbeda, enggak ada hubungannya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Fadli lalu menjelaskan bahwa pemilihan dia sebagai Presiden dilakukan dalam konferensi GOPAC di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 109 negara. Fadli yang merupakan Ketua GOPAC chapter Indonesia lalu dicalonkan oleh Southeast Asia Parties against Corruption (SEAPAC) untuk menjadi President GOPAC.
"Di proses awal, saya dicalonkan SEAPAC. Lalu yang lain juga ada dari Afrika. Mereka secara aklamasi meminta saya untuk jadi President GOPAC," kata Fadli.
Untuk revisi UU KPK sendiri, lanjut Fadli, aturan memang menyebutkan sebanyak minimal 25 anggota yang lebih dari satu fraksi. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah pemerintah juga berniat untuk merevisi UU ini. Jika pemerintah menolak, maka revisi ini tidak akan berjalan.
"Dalam pembuatan UU tidak bisa dari DPR saja atau pemerintah saja. Ini isu sensitif, nantinya akan ada rapat konsultasi dengan Presiden, apa ini akan kita kerjakan atau tidak," ujar Fadli.
Sebelumnya, pemilihan Fadli sebagai Presiden Gopac ini mendapat protes dari para aktivis. Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Perempuan Indonesia Antikorupsi menggelar unjuk rasa di halaman Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, tempat pelaksanaan GOPAC keenam.
Sambil membawa poster bertuliskan "SAVE KPK", mereka berorasi di halaman yang berhadapan dengan pintu masuk utama Hotel Royal Ambarukmo. Koordinator aksi, Wasingatu Zakiah, mengatakan, aksi itu dilakukan untuk menentang terpilihnya Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC.
"Fadli Zon terpilih menjadi Presiden GOPAC yang selama ini menyuarakan pemberantasan korupsi, ini berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan. Di mana pelemahan-pelemahan terhadap KPK justru tidak henti-hentinya dilakukan DPR RI," kata Wasingatu Zakiah, Kamis (8/10/2015). (Baca: Aktivis Tolak Pemilihan Fadli Zon Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sedunia)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.