PDI-P Pastikan Revisi UU KPK Tetap Lanjut meski Muncul Penolakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan akan tetap melanjutkan usulan revisi UU KPK meskipun saat ini ada sejumlah netizen yang menggagas petisi penolakan revisi UU tersebut.

"Mau sampai kapan pun, isu revisi UU KPK ini akan menjadi isu sensitif dan kontroversi. Tetapi, yang terpenting, bagaimana kita membicarakan konsepsi yang lebih besar, yaitu pemberantasan korupsi," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Jumat (9/10/2015).

Masinton meminta agar pihak-pihak yang selama ini menganggap ada upaya pelemahan terhadap KPK dapat memberikan masukan di dalam revisi tersebut. Bukan sebaliknya, hanya sibuk menolak tanpa memberikan masukan apa pun.

"Jadi yang menolak itu harus ada konsepsi pembahasan ini dalam desain pemberantasan korupsi,” kata dia.

Draf revisi UU KPK yang diajukan sejumlah fraksi di DPR menuai kontroversi. Sejumlah pasal yang menuai kontroversi di antaranya pembatasan usia KPK menjadi hanya 12 tahun setelah draf RUU itu resmi diundangkan.

Dalam draf revisi UU KPK itu juga disebutkan, KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan dengan izin ketua pengadilan negeri. KPK juga hanya dapat mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar dan tak boleh melakukan penuntutan.

Petisi penolakan terhadap rencana DPR mengajukan revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituangkan dalam bentuk petisi "Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK", Kamis (8/10/2015). Petisi ini diprakarsai oleh Suryo Bagus melalui situs change.org.

Hingga pukul 10.10 WIB, Jumat (9/10/2015), petisi tersebut telah ditandatangani oleh 27.577 pendukung. Melalui petisi tersebut, masyarakat menyurati Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR untuk menolak usulan revisi UU KPK dan mencabut revisi tersebut dari Program Legislasi Nasional.

"Langkah yang dilakukan KPK tentu tidak disukai oleh para koruptor dan para pendukungnya. Mereka terus melakukan berbagai cara untuk membunuh KPK atau setidaknya melemahkan KPK. Kini KPK kembali terancam dilemahkan lewat Revisi Undang-Undang KPK (RUU KPK) yang akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," demikian kutipan petisi itu.