Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR: Jangan Sempit Bilang Presiden Enggak Becus

Kompas.com - 08/10/2015, 06:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

ROMA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta berharap berbagai pihak tidak menyalahkan Presiden Joko Widodo terkait permasalahan yang dialami Indonesia saat ini, seperti pelambatan ekonomi. Menurut dia, Jokowi belum bisa disalahkan karena masih sekitar satu tahun menjabat.

"Yang dari 15 tahun lalu (memimpin) kok enggak disalah-salahin?" kata Oesman dalam pertemuan antara delegasi MPR RI dan warga negara Indonesia di KBRI di Roma, Italia, Rabu (7/10/2015) malam.

Pertemuan itu dihadiri Duta Besar RI untuk Italia Agus Parengkuan, Dubes RI untuk Vatikan Budiarman Bahar, dan puluhan warga Indonesia di Italia.

Adapun delegasi MPR lain yang juga hadir adalah Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah, Ketua F-PPP di MPR Irgan Chairul Mahfidz, pimpinan Badan Sosialisasi MPR Zainut Tauhid, anggota Badsos MPR Simardji Tjondropragolo dan Hadi Mulyadi Mashud, serta delegasi lainnya.

Oesman menyebut adanya pemikiran-pemikiran yang sempit dari berbagai kalangan seperti menganggap Presiden Jokowi tidak becus mengatasi masalah ekonomi. Menurut dia, Jokowi tidak bisa disalahkan terkait kondisi ekonomi sekarang lantaran pelambatan saat ini karena kondisi ekonomi dunia.

"Jangan sempit bilang karena Presiden nggak becus. Yah, enggak bisa dong, ini karena situasi dunia," kata Oesman.

Ia juga menilai bahwa Indonesia sekarang sedang berperang melawan rakyatnya sendiri. Sebab, kata dia, banyak pihak yang malah menyerang pemerintah. Oesman berharap rakyat tidak terpecah belah. "Politik kejam, bukan beri saran tapi nyerang," kata anggota DPD itu.

Oesman lalu menyinggung program tol laut yang ingin dibangun pemerintahan Jokowi. Dengan program tersebut, kata dia, tingginya harga barang di Papua dapat ditekan.

"Di Papua harga semen Rp 1,2 juta per sak. Bayangin di mana rasa keadilan? Pemerintah sekarang saya lihat akan bangun tol laut supaya transportasi murah, cepat. Harga jual barang akan terjangkau oleh konsumen," ujar Oesman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com