Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IV Surati Presiden agar Tambah Anggaran untuk Antisipasi Kebakaran Hutan

Kompas.com - 08/10/2015, 03:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendesak pemerintah mengucurkan dana tambahan sebesar Rp 3,5 triliun kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tambahan anggaran itu untuk mendukung program antisipasi Kementerian LHK terhadap ancaman kebakaran hutan di tahun 2016.

“Komisi IV akan menyurati ke Presiden untuk meminta tambahan itu. Kami meminta kepada pimpinan DPR untuk meneruskan surat kami,” ujar Edhy dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Edhy menyesalkan sikap pemerintah yang hanya mengalokasikan anggaran untuk Kementerian LHK dalam R-APBN 2016 sekitar Rp 6,3 triliun. Menurut dia, jumlah anggaran tersebut tidak sepadan dengan luas hutan Indonesia seluas 120 juta hektar.

“Kalau itu dibagi dengan luas hutan Indonesia seluas 120 juta hektar, itu sama saja per hektarnya 52,500 rupiah. Itu belum termasuk dipotong untuk gaji-gaji dan biaya lainnya, coba bayangkan itu,” kata dia.

Politisi Partai Gerindra itu mendesak pemerintah untuk mengutamakan pencegahan ketimbang penanggulangan dalam menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan di tahun 2016. Menurut dia, jika pemerintah terus menerus mengutamakan penanggulangan kebakaran hutan akan membuat pembengkakan anggaran dan juga berdampak buruk bagi masyarakat.

“Kalau penanggulangan tetap, anggarannya pasti akan berlebih, seperti misal ketika situasi kondisi darurat maka semuanya pasti bisa serba mahal, ongkos sewa pesawat (water bombing dan modifikasi cuaca), ongkos sewa pemadam kebakaran. Itu akan berbeda dengan hari-hari biasa,” ujarnya.

Edhy juga meminta Presiden untuk bertanggung jawab dan memerhatikan kondisi masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan. Ia menuturkan, penanganan kebakaran hutan yang sudah berlangsung selama tiga bulan dinilai terlalu lama dan justru menyengsarakan masyarakat. “

Kita tahu ini sudah berdampak pada masyarakat. Tiga bulan anak-anak di sana tidak sekolah, tiga bulan mereka hidup tanpa penerangan, tiga bulan masyarakat hidup tanpa memperoleh udara yang sehat,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com