Mantan Komisaris Tuban Petrochemical Irit Bicara Usai Diperiksa Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com - Hadiyanto merampungkan pemeriksaannya di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Rabu (7/10/2015). Dia adalah salah satu saksi kasus korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI dan BP Migas. Kepada wartawan usai pemeriksaan ketiga itu, Hadiyanto irit bicara.

"Kita sebagai saksi saja," ujar dia seraya berjalan cepat ke arah mobilnya. Saat ditanya apa saja dan berapa pertanyaan yang disodorkan penyidik, pria yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu enggan untuk mengungkapkannya.

Menurut dia hal itu adalah materi pemeriksaan dan bersifat rahasia. Hadiyanto sekaligus mengklarifikasi bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi atas statusnya sebagai mantan Komisaris PT TPPI. Dia menegaskan, pemberitaan tersebut adalah salah.

"Saya itu diperiksa sebagai mantan Dirjen Kekayaan Negara sekaligus Komisaris PT TPI, bukan TPPI," ujar Hadiyanto.

TPI yang dimaksud adalah Tuban Petrochemical Indonesia. Perusahaan tersebut adalah perusahaan induk dari PT TPPI. Adapun, Hadiyanto diperiksa di Bareskrim Mabes Polri selama sekitar delapan jam. Ketika ditanya mengapa saat itu dirinya menjabat di dua jabatan, Hadiyanto enggan menjelaskannya.

"Panjanglah ceritanya. Tanya ke penyidik saja," lanjut dia sembari terus berjalan dan masuk ke mobilnya.

PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang bergerak di bidang petrokimia itu diduga melakukan korupsi dalam penjualan kondensat bagian negara tahun 2009 hingga 2011. Korupsi itu juga diduga melibatkan BP Migas dan Kementerian ESDM.

Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Honggo Wendratmo, pendiri dan bekas pemilik PT TPPI sebagai tersangka. Selain Honggo, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono dan mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono.

Penyidik Bareskrim mengklaim menemukan sejumlah dugaan tindak pidana, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh BP Migas untuk menjual kondensat. Penyidik juga menemukan bahwa meskipun kontrak kerja sama BP Migas dengan PT TPPI ditandatangani pada Maret 2009, tetapi PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual. PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.