Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Insentif Gas Industri, Pendapatan Pemerintah Berkurang Rp 12 Triliun

Kompas.com - 07/10/2015, 19:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memangkas harga gas industri untuk membantu meringankan beban perusahaan yang tertekan akibat perlambatan ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebutkan pemangkasan harga itu tak akan membuat pendapatan industri berkurang lantaran pemerintah yang akhirnya berkorban mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) miliknya untuk menekan harga gas.

"Untuk gas industri, yang mengalah pemerintah. Istilahnya share the pain. Jadi dikurangi bagian pemerintah, supaya industri hilir dapat insentif," kata Sudirman dalam jumpa pers paket kebijakan ketiga di istana kepresidenan, Rabu (7/10/2015).

Dia menjelaskan, penurunan harga akan diterapkan untuk industri yang mendapat gas hulu kontrak sebesar 6-8 dollar/mmbtu (juta British Thermal Unit) diturunkan 0-1 dollar/mmbtu. Sementara yang di atas 8 dollar/mmbtu, maka penurunannya sebesar 1-2 dollar/mmbtu.

"Ini diskon yang sangat signifikan, dan dimaksudkan untuk mendorong hilirnya hidup," ujar Sudirman.

Dia mengungkapkan, pemerintah sudah memegang data perusahaan yang akan mendapatkan kemudahan itu. Perusahaan yang bergerak di bidang pupuk dan petrokimia akan menjadi prioritas pemberian insentif itu.

"Penurunan lebih jauh bisa dilakukan apabila nanti kita berhasil menstreamline rantai pasokan. Jadi kita banyak sekali intermediate refunction yang akan ditertibkan dengan begitu biaya distribusi akan lebih efisien. Ini akan memperkuat dan membuat harga gas lebih kompetitif," ucap Sudirman.

Pengaturan ini akan berlaku pada 1 Januari 2016 karena harus melalui proses persetujuan di parlemen terlebih dulu. Menurut Sudirman, apabila pengaturan ini diterapkan, maka perhitungan PNBP yang hilang mencapai Rp 12 triliun.

"PNBP akan berkurang, nggak apa-apa short term berkorban. Kekurangan PNBP belum dihitung, tapi kalau angka-angka tadi diberikan maka sekitar Rp 12 triliun PNBP berkurang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com