JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, membantah bahwa partainya mendorong negara untuk minta maaf kepada presiden pertama RI, Soekarno beserta keluarganya. Menurut dia, PDI-P hanya meminta agar pemerintah merehabilitasi nama Bung Karno, yang selama ini dikaitkan dengan peristiwa G30S.
"PDI-P tidak pernah mendorong-dorong. Itu urusan pemerintah. Kemarin, ketua Fraksi PDI di MPR meminta supaya pemerintah merehabilitasi nama Bung Karno. Nah, kalau itu iya. Karena bagian dari pelurusan sejarah," kata Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (6/10/2015).
Masinton menambahkan, pemerintah belum meluruskan nama Bung Karno yang kerap dikaitkan dengan G30S. Padahal, pemerintah telah memberikan gelar pahlawan kepada ayah dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu.
"Di beberapa buku sejarah masih disebutkan. 'Bung karno terlibat', 'Bung Karno dikaitkan'. Tidak boleh ada versi-versi begitu. Negara harus memberikan klarifikasi atas sejarah tersebut dan menyampaikan maaf kepada orang-orang yang dituduhkan tapi ternyata tidak," ucap Masinton.
Selain memberikan gelar pahlawan, bentuk penghormatan lain yang diberikan oleh negara adalah menjadikan nama Soekarno sebagai nama bandara. Namun, menurut Masinton, hal tersebut maaih belum cukup, dan negara tetap perlu meluruskan sejarahnya.
"Apakah pemberian nama jalan dan sebagainya itu sudah dianggap cukup? Saya rasa belum lah. Sejak lama lho Bung Karno itu disimpangkan namanya," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.