Pemerintah Terus Perjuangkan Biaya Santunan TKI Korban Musibah Mina

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri akan mengirim surat dan menekan otoritas di Arab Saudi agar tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban musibah Mina juga mendapatkan fasilitas asuransi.

"Kan biasanya tidak hanya (mendapat) asuransi di sini, tapi juga dari perusahaan. Kami akan bantu targetkan supaya biayanya bisa diterima keluarga," ucap Nusron di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Mengenai jumlah biaya asuransi klaim kerja, Nusron mengatakan bahwa dia tidak bisa memastikan, karena tergantung masing-masing perusahaan. Biasanya, menurut dia, untuk perusahaan perkapalan bisa mencapai Rp 150 juta - Rp 200 Juta. Sedangkan perusahaan konstruksi berkisar Rp 100 juta - Rp 150 juta.

"Biasanya. Saya harus lihat kontraknya dulu. Jumlahnya macam-macam," ucap dia.

BNP2TKI memfasilitasi pemberian asuransi kepada keluarga tiga TKI yang menjadi korban musibah Mina di Jalan 204. Ketiga korban tersebut adalah Akhmad Jamhuri, Wartoyo Usman dan Asdinur Bin Sanurih yang masing-masing mendapat Rp 80 juta.

Ia menambahkan, ada kemungkinan TKI yang menjadi korban musibah Mina mendapat tiga santunan. Pertama dari asuransi di Indonesia, santunan kedua dari perusahaan tempat bekerja dan santunan ketiga dari pemerintah, seperti yang didapat juga oleh korban jatuhnya crane.

"Siapa tahu seperti kasus crane, ada dari pemerintah Arab Saudi. Kemarin kan dapat 1 juta SR (Saudi Riyal) atau Rp 3,8 miliar. Kalau yang hari ini kan ada atau tidak belum ada pengumuman resmi. Kalau pun ada, BNP2TKI akan bantu memperjuangkannya," ucap Nusron.

Menurut Nusron, pada hari yang sama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Lalu Muhammad Iqbal sudah mengontaknya dan mengatakan telah menemui pihak perusahaan di Arab Saudi untuk membayarkan klaim asuransi kerja bagi korban TKI yang meninggal dalam musibah Mina. Pihak perusahan telah menyatakan kesanggupan, namun akan melihat lembar kontrak terlebih dahulu untuk teknisnya.

Jika dalam satu bulan ini belum juga dibayarkan, BNP2TKI juga akan mengirim orang ke Arab Saudi untuk menemui pihak perusahaan. "Akan kita kawal terus. Kebetulan November saya akan ke sana (Arab Saudi). Kalau sampai bulan ini belum selesai, saat ke sana akan saya tagih," kata Nusron.