Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pertamina Berhitung untuk Turunkan Harga Premium

Kompas.com - 01/10/2015, 14:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi III yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Dalam wacananya, Jokowi memunculkan opsi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/10/2015), Jokowi meminta perumusan insentif jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Insentif itu dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat dan pengusaha. (Baca: Rieke Kritik Paket Ekonomi Jokowi yang Tak Sentuh Persoalan Tenaga Kerja)

"Saya kira paket ekonomi yang ketiga ini, jangka pendek, coba dilihat apakah memungkinkan bunga bank bisa turun dengan mengefisienkan biaya-biaya yang ada di dalam bank," ucap Jokowi.

Selanjutnya, untuk menjaga daya beli masyarakat, menurut Jokowi, program padat karya perlu ditingkatkan. Program tersebut ia sebut dapat dilaksanakan bersamaan dengan program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Kemudian restrukturisasi UKM kita," ujarnya.

Jokowi menginginkan agar kerja pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat dirasakan secara konkret. Ia pun meminta Pertamina melakukan penghitungan untuk mencari kemungkinan menurunkan harga BBM.

"Coba dihitung sekali lagi oleh Pertamina, apakah masih mungkin (harga) premium itu diturunkan, meskipun hanya sedikit," kata Presiden.

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, sebelumnya mengapresiasi paket ekonomi tahap II yang mempercepat proses investasi dan pemberian fasilitas perpajakan. Namun, Misbakhun mengatakan, yang paling ditunggu saat ini adalah upaya pemerintah untuk memperbaiki daya beli masyarakat dengan menurunkan harga BBM bersubsidi.

Terlebih lagi, harga minyak dunia saat ini juga sudah turun pada kisaran 40 dollar Amerika Serikat per barrel. (Baca: Penurunan Harga BBM Ditunggu dalam Paket Ekonomi III)

"Tentunya kebijakan penurunan harga BBM ini akan sangat ditunggu oleh masyarakat dunia usaha," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com