Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rieke Kritik Paket Ekonomi Jokowi yang Tak Sentuh Persoalan Tenaga Kerja

Kompas.com - 01/10/2015, 14:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, menyayangkan dua paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, paket tersebut dianggap tidak menyentuh beragam persoalan terkait dengan ketenagakerjaan.

"Dua paket ekonomi telah diluncurkan. Sangat disayangkan tidak satu pun yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/10/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, paket kebijakan ekonomi yang ada dinilai tidak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian, dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. (Baca: Paket Ekonomi Jilid II, Izin Investasi Cukup 3 Jam)

Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat bahwa seolah-olah semua investasi dalam industri dan perdagangan tidak ada korelasi dengan tenaga kerja.

"Pertanyaannya, paket ekonomi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?" katanya.

Rieke mengingatkan tentang petuah bahwa tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat, dan sebaliknya juga tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat. (Baca: Pelonggaran Pajak agar Pebisnis Bisa Bernapas)

Untuk itu, kata dia, sudah seharusnya politik pemerintah melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja secara simultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional.

Ia mengungkapkan, empat sektor yang paling panyak melakukan pemutusan hubungan kerja pada periode Januari-September 2015 adalah industri garmen, sepatu, dan alas kaki, elektronik, serta batubara. (Baca: Apindo: Sepanjang September Terjadi 27.000 PHK)

"Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK," katanya.

Sebelumnya, anggota DPR RI, Azhar Romli, menginginkan agar pemerintah dapat selalu mengerahkan berbagai upaya maksimal guna mendampingi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

"Ada banyak usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu kelompok miskin dan korban PHK, antara lain mendampingi mereka untuk menjadi wirausaha," kata Azhar Romli.

Menurut dia, pendampingan guna menjadikan mereka wirausaha dapat dilakukan dengan jalan pelatihan dan bantuan modal. (Baca: Penurunan Harga BBM Ditunggu dalam Paket Ekonomi III)

Politikus Partai Golar itu mengingatkan bahwa yang terpenting, korban PHK dan anggota keluarganya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Jangan sekali-kali dibiarkan karena efeknya bisa berkepanjangan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com