Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Identitas Penyebar Isu Jokowi Minta Maaf ke PKI Sudah di Tangan Polisi

Kompas.com - 30/09/2015, 18:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana memberikan pernyataan keras soal informasi yang menyebar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta maaf ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Aparat kepolisian pun sudah mengusut identitas pelaku penyebar kabar yang disebut Istana sebagai fitnah itu.

"Sudah," kata Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan singkat saat ditanya wartawan usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (30/9/2015).

Budi pun bertanya balik ke wartawan dari mana wartawan mengetahui bahwa aparat kepolisian sudah mengusut identitas itu. Budi pun dijelaskan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan bahwa istana sudah mengetahui identitasnya.

Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan tindakan hukum terhadap pelaku penyebar informasi itu, Budi tak menjawab lugas. "Nanti kami sampaikan perkembangannya," kata mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.

Terakhir, pada Selasa (29/9/2015), beredar kembali pesan berantai mengenai agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan keluarga PKI dan Gerwani seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pesan itu disebutkan bahwa salah satu agenda pertemuan itu adalah Jokowi akan mewakili pemerintah Indonesia untuk meminta maaf pada keluarga PKI dan Gerwani.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah memiliki niat untuk meminta maaf terhadap keluarga PKI. Bahkan, isu permintaan maaf kepada keluarga PKI itu tidak pernah disinggung dalam rapat bersama para menteri terkait.

"Sama sekali tidak ada pikiran soal itu. Ini fitnah untuk mendiskreditkan Presiden," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com