Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pertanyakan Pinjaman 3 Miliar Dollar AS dari China untuk Infrastruktur

Kompas.com - 29/09/2015, 13:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai, pinjaman utang tiga bank BUMN ke China Development Bank (CDB) senilai 3 miliar dollar AS memiliki risiko besar. Apalagi, pinjaman itu diperuntukkan membiayai proyek infrastruktur yang hingga kini belum selesai pembahasannya. (baca: Dirut Bank Mandiri: Pinjaman dari China Semata-mata untuk Biayai Infrastruktur)

"Alasan pinjaman itu ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur yang sebetulnya pembahasannya belum clear, dan masih memiliki peluang gagal," kata Heri, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2015).

Ketiga bank BUMN itu Bank Mandiri, BNI dan BRI. Masing-masing bank melakukan pinjaman sebesar 1 miliar dollar AS dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama sepuluh tahun. (baca: DPR Tak Diajak Konsultasi soal Pinjaman Tiga Bank BUMN ke China)

Politisi Gerindra itu menjelaskan, setidaknya ada tiga risiko pinjaman jangka panjang. Pertama, utang tersebut berpotensi menggerus sumber penerimaan ketiga bank BUMN itu karena harus membayar cicilan pinjaman dalam jangka panjang.

"Otomatis, profit dan atau dividen juga ikut menurun. Berarti dalam jangka panjang penerimaan negara dari dividen akan berkurang," kata dia.

Kedua, proyek infrastruktur yang menjadi alasan pinjaman, hingga kini belum selesai pembahasannya. Sebab, masih ada sejumlah persoalan yang terjadi seperti pembebasan lahan dan keamanan. Dengan demikian, menurut dia, masih ada potensi proyek tersebut gagal dilaksanakan.

"Dan kalau gagal, darimana utang itu dibayar? Tidak ada opsi lain selain menggadaikan ketiga BUMN sebagai jaminan," ujar Heri.

Ketiga, tingkat pengembalian utang sangat tergantung pada berhasil atau tidaknya proyek infrastruktur itu. Seharusnya, pemerintah dapat memastikan terlebih dahulu jika proyek infrastruktur yang ingin dikerjakan memiliki nilai ekonomis.

Heri juga mengatakan, pinjaman itu dilakukan tanpa  berkonsultasi dengan DPR sebelumnya. Hingga kini DPR belum tahu apa syarat yang diberikan CDB kepada BUMN sehingga menyetujui pemberian pinjaman itu.

"Pemberi utang tentu tidak mau rugi. Tiba-tiba saja, misalnya, sudah terjadi share-swap (tukar guling), atau tiba-tiba saja saham ketiga BUMN itu sudah dikuasai asing. Siapa yang tahu. Semuanya bisa saja terjadi," ujar Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com