Jokowi Kirim Utusan Khusus ke Jepang dan China untuk Bahas Kereta Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil untuk menemui Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe guna membicarakan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Utusan khusus juga dikirim ke China untuk keperluan yang sama.

"Presiden mengutus utusan khusus, Pak Sofyan Djalil, bertemu dengan PM Shinzo Abe dan juga mengutus utusan khusus untuk bertemu dengan Pemerintah China," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sofyan berangkat ke Jepang pada Minggu (27/9/2015) malam dan dijadwalkan bertemu Abe pada pagi hari tadi.

Pramono menuturkan, rencana pembangunan kereta cepat akan segera diumumkan. Ia memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan mekanisme komersial (bussiness to bussiness), tidak menggunakan APBN, dan tidak ada jaminan dari Pemerintah Indonesia.

Menurut Pramono, kecepatan yang akan digunakan pada kereta tersebut akan disesuaikan dengan hasil kajian tim pemerintah. Tim tersebut dikoordinasi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"Itu sudah menjadi keputusan kita. Kalau kemudian ada yang tidak bisa memenuhi, ya itu lain persoalan," ucap Pramono.

Pemerintah sudah menyerahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan investor secara business to business atau komersial. Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan satu syarat khusus kepada Jepang apabila tetap ingin bersaing memperebutkan proyek tersebut dengan China.

"Jadi, kalau Jepang ingin ikut dalam proses ini, tentunya harus menghilangkan keharusannya menggunakan permintaan jaminan pemerintah dan pinjamannya harus langsung ke BUMN," ujar Rini.

Dalam proposal Jepang, ada dana jaminan yang harus ditanggung oleh pemerintah. Padahal, pemerintah menegaskan bahwa proyek kereta cepat itu tidak boleh menggunakan dana APBN.

Di sisi lain, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis, tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.