Kalla Janjikan Tak Ada Lagi Hutan Alam yang Jadi Hutan Industri

"Tak ada lagi lahan baru untuk meningkatkan produksi. Tak boleh ada lagi upaya eksploitasi terhadap kawasan gambut," ujar Kalla, melalui siaran pers yang diterima Senin (28/9/2015) pagi.

Kebijakan tersebut, lanjut Kalla, sangat penting karena dampak aktivitas industri terhadap kerusakan hutan saat ini memprihatinkan. Pemerintah sudah menyiapkan suatu paket kebijakan perbaikan tata kelola lahan. Bahkan, Kalla mengaku telah menyampaikan rencana paket kebijakan tata kelola lahan itu kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Pada komunikasi dengan Kadin itu, Kalla mendorong pengusaha mengedepankan intensifikasi lahan, bukan sebaliknya.

Melalui siaran pers yang sama, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan mengapresiasi upaya pemerintah. Dampak kerusakan lingkungan ke depan membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Tak hanya itu, menurut Abetnego, penerimaan negara dari sektor ekonomi berbasis lahan tergerus karena penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi. Belum lagi beban pemulihan atas kerusakan lingkungan, misalnya masalah kabut asap yang terjadi sejak 15 tahun terakhir.

"Tujuan pembangunan yang disepakati di New York, terutama Goal 15, meminta setiap negara anggota PBB melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat (terestrial). Pemerintah diminta mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghambat dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati," ujar Abetnego.

Di sisi lain, dia menambahkan, data terbaru laju deforestasi di Indonesia saat ini mencapai 1,1 juta hektar per tahun.

Jangan hanya hutan

Abetnego meminta pemerintah tidak hanya mengeluarkan soal tata kelola hutan, tetapi juga paket kebijakan melindungi ekosistem pesisir akibat pembangunan. Beberapa terjadi di Bali, Makassar dan Jakarta.

"Proyek-proyek reklamasi itu berpotensi menghambat salah satu tujuan pembangunan yang menjadi komitmen Indonesia dalam SDG terutama goal 14. SDG goal ke 14 intinya mendorong negara anggota PBB melakukan dan menjadikan prioritas konservasi dan pemanfaatan laut, samudera serta sumber daya maritim secara berkelanjutan," ujar Abetnego.