Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Putuskan Impor Beras, Jokowi Masih Kaji Dampak El Nino

Kompas.com - 27/09/2015, 12:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum memutuskan soal impor beras. Menurut Jokowi, saat ini masih dikaji seberapa besar dampak kekeringan akibat El Nino tersebut.

Pernyataan Presiden ini berbeda dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memastikan pemerintah akan mengimpor beras dari Thailand dan negara lain.

"Ini (impor) masih dalam perhitungan karena dampak El Nino. Ini masih perhitungan semuanya, karena kita perlu cadangan yang betul-betul kita yakini aman semua, tidak ragu-ragu dengan kalkulasi lagi," kata Jokowi saat meninjau persawahan di Desa Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9/2015).

Dia menjelaskan, hingga saat ini cadangan beras yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 1,7 juta ton. Jumlah itu akan bertambah sekitar 200.000-300.000 ton beras hasil panen di bulan Oktober dan November. (baca: Varietas 3S Bertahan Saat Kekeringan, IPB Diminta Garap 100.000 Hektare)

"Cukup aman," ujar dia.

Saat ini, ada enam provinsi yang menjadi tumpuan produksi beras di seluruh Indonesia. Keenam provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Jokowi, dengan stok yang ada, pemerintah memutuskan belum akan melakukan impor. Namun, dia menyatakan, pemerintah juga mengantisipasi seberapa besar dampak El Nino. Bisa jadi, kata Jokowi, El Nino akan berkepanjangan hingga bulan Desember 2015.

"Prioritas yang ingin kami lakukan adalah pasokan cukup, distribusi lancar, harga terjangkau. Ini yang akan ada operasi pasar besar-besaran, minggu ini. Biar harga bisa turun," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Wapres pada Senin (21/9/2015), mengungkapkan kemungkinan pemerintah membuka impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan di tengah kekeringan.

Menurut Kalla, impor beras merupakan opsi yang bisa diambil pemerintah agar stok pangan mencukupi hingga akhir tahun.

"Ya, kita tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang pada perkiraan yang bisa salah. Karena itulah maka kita buka kemungkinan itu (impor) secepatnya, kita akan melihat itu sebagai kemungkinan, harus buka (keran impor)," kata Kalla di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Wapres menilai bahwa stok Bulog saat ini masih kurang. Stok beras miskin (raskin) pada gudang Bulog kurang lebih 1,5 juta hingga akhir tahun. Sementara itu, menurut Kalla, stok makanan untuk seluruh penduduk Indonesia diperkirakan 2,5 hingga 3 juta per bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com