Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memberantas Korupsi Dana Haji

Kompas.com - 21/09/2015, 16:54 WIB

Oleh: Yohan Wahyu

JAKARTA, KOMPAS - Upaya pemerintah meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji diapresiasi positif oleh publik. Meski demikian, praktik penyelewengan dana haji tetap menghantui seiring persepsi publik bahwa praktik korupsi sudah jamak dan berlangsung lama.

Hal ini terutama disampaikan responden yang pernah naik haji atau membantu pengurusan haji. Sekitar 70 persen dari responden yang pernah naik haji menyatakan puas dengan pelayanan haji, mulai dari pendaftaran, ibadah, hingga pemulangan jemaah haji ke Tanah Air.

Secara keseluruhan, separuh lebih responden mengapresiasi kinerja Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Apresiasi ini tidak lepas dari sejumlah langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji.

Dalam peristiwa jatuhnya mesin derek (crane) di kompleks Masjidil Haram pada 11 September lalu, upaya mengurus para korban juga dilakukan pemerintah dengan cepat. Dalam peristiwa ini terdapat 11 anggota jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dan 42 orang luka-luka dari total 111 korban tewas dan 331 luka-luka.

Upaya lain dalam meningkatkan pelayanan haji terkait dengan rencana pembatasan ibadah haji. Hal ini diwacanakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelang akhir periode Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia mengusulkan pembatasan ibadah haji hanya sekali untuk tiap orang. Kebijakan ini ditujukan untuk memperpendek daftar antrean atau daftar tunggu calon haji yang semakin panjang di sejumlah provinsi di Tanah Air (Kompas,18/9/2014).

Upaya ini diapresiasi 64,2 persen responden. Dengan kebijakan itu, diharapkan pemberangkatan haji diprioritaskan bagi orang yang belum pernah beribadah haji. Mengurangi daftar antrean panjang bagi calon haji menjadi hal yang krusial. Hal ini juga diakui sejumlah responden yang mengalami langsung naik haji.

Dari kelompok responden yang mengaku pernah mengurus keperluan ibadah hajinya, sebanyak 48,1 persen dari mereka mengaku harus menunggu 2 tahun-5 tahun agar bisa berangkat ke tanah suci.

Korupsi dana haji

Apresiasi positif publik terhadap kinerja pemerintah tidak serta-merta menghapus persepsi yang selama ini terbangun. Penyelewengan dana haji tetap menjadi hantu bagi publik dan berpengaruh pada performa institusi penyelenggara ibadah haji. Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011 menunjukkan, Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti.

KPK menyebut rendahnya angka indeks integritas itu menunjukkan, masih banyak praktik suap dan gratifikasi dalam pelayanan publik, khususnya terkait pendaftaran perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus serta perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji (Kompas, 29/11/2011).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com