Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Berhasil atau Tidaknya Pertanian, Selalu Terjadi Urbanisasi

Kompas.com - 21/09/2015, 15:50 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa arus urbanisasi atau perpindahan warga dari desa ke kota mustahil dibendung. Meskipun sektor pertanian maju, Kalla menilai bahwa urbanisasi akan tetap terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan di desa.

"Kalaupun pertanian berhasil, biasanya produktivitas naik, timbul intensifikasi, maka terjadi juga pekerja di pedesaan pindah ke kota. Jadi, berhasil atau tidaknya pertanian, selalu terjadi urbanisasi," kata Kalla saat menyampaikan sambutannya dalam seminar tingkat tinggi di Jakarta tentang kependudukan dan pembangunan Indonesia, Senin (21/9/2015).

Arus urbanisasi akan semakin deras apabila pengembangan sektor pertanian di pedesaan berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, Kalla menekankan bahwa langkah terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah memperluas lapangan pekerjaan melalui industrialisasi. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pertanian dalam membangun lapangan pekerjaan. Hal ini mengingat lahan pertanian yang terbatas. Kalla lantas mencontohkan keterbatasannya lahan pertanian di Jawa.

"Pertanian punya lahan yang terbatas, tidak semua bahwa kalau di Jawa satu keluarga rata-rata hanya memiliki seperempat hektar sawah atau kebun. Hal itu tentu sulit untuk menghidupi empat orang keluarga," kata Kalla.

Tanpa industrialisasi, kata dia, akan menjadi sulit membangun penduduk dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Pendapatan penduduk akan meningkat bila bekerja di sektor industri dibandingkan dengan sektor pertanian.

"Berdasarkan pedoman yang ada, dengan lahan yang cuma 2,5 hektar (untuk menghasilkan) beras, maka penghasilan petani maksimum adalah Rp 800.000 hingga Rp 900.000 per bulan. Di lain pihak, kalau dia kerja di industri, bisa mendapatkan Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta walaupun upah minimum sekarang ini. Maka, tentu itu lebih baik dan pasti memberikan pendapatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada," kata dia.

Atas dasar itu, Kalla juga menyampaikan bahwa pemerintah harus melakukan upaya pembangunan, baik di desa maupun di kota, sebab bagaimanapun perpindahan penduduk dari desa ke kota pasti terjadi. Pembangunan harus menitikberatkan pada perencanaan yang baik, sistem yang baik, penerapan teknologi, serta memperluas akses pendidikan.

Menurut Kalla, pendidikan saat ini telah mengubah pandangan masyarakat akan perencanaan dalam berkeluarga. Tanpa perlu pemerintah menggembar-gemborkan program keluarga berencana, masyarakat cenderung mampu merencanakan sendiri pembangunan keluarga. Pola keluarga yang berkembang kini lebih mandiri dan kecil.

"Karena adanya pendidikan yang baik dan adanya keseimbangan jender sehingga perempuan kita sudah banyak yang berkarier. Artinya, itu maka otomatis peran keluarga itu terbagi sehingga menyebabkan suatu pola keluarga yang berkembang mandiri dan lebih kecil," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com