Anggota Komisi IV Sebut Kebijakan Alat Penangkap Ikan Rugikan Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, banyak kebijakan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang justru merugikan nelayan. Salah satu kebijakan itu terkait penggunaan alat penangkap ikan.

"Banyak kebijakan yang dibuat Menteri Susi yang justru menghambat kesejahteraan nelayan. Nelayan jadi susah untuk cari ikan di laut," kata Daniel saat menerima audiensi dengan sejumlah nelayan asal Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2015).

Menteri Susi beberapa waktu lalu menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets). Akibat peraturan tersebut, nelayan kecil yang menggunakan jaring cantrang seperti di kawasan Cilincing, Jakarta Utara tak dapat melaut. Sebab, penggunaan jaring itu dilarang.

Daniel pun, meminta agar Menteri Susi terjun langsung ke sejumlah sentra perikanan untuk mengecek langsung hasil tangkapan ikan nelayan. Menurut dia, saat ini penghasilan nelayan menurun drastis.

"Kita tantang Susi ke Cilincing, Muara Baru, Muara Angke, Rembang, Pati atau pusat sentra-sentra nelayan lainnya," ujarnya.

Penjelasan Susi

Susi Pudjiastuti pernah menjelaskan, penggunaan trawl oleh kapal-kapal besar selama ini memiliki efek yang dahsyat terhadap ekosistem bawah laut. Kerusakan parah akan jelas terlihat setelah alat tangkap itu digunakan.

"Karena lihat kerusakannya itu luar biasa. Makin efektif alat tangkap itu, makin kejam sama ekosistem," kata dia.

Bahkan, lanjut Susi, apabila trawl ditarik dengan menggunakan kapal 800 GT dengan luas 100 kilometer, dipastikan kerusakan ekosistem bawah laut akan lebih parah. Karena itu, Susi memilih mengundurkan diri dari jabatannya saat ini daripada membiarkan penggunaan alat penangkap ikan (API) pukat hela (trawl) dilegalkan. (Baca juga: Kalau "Trawl" Dilegalkan, Menteri Susi Memilih Mundur)