Jaksa KPK: Megahkan Diri dengan Kebaikan Tak Bisa Sembunyikan OC Kaligis dari Perbuatannya

"Kami percaya sudah banyak perkara hukum yang ditangani terdakwa, kami percaya sudah banyak kebaikan yang dilakukan oleh terdakwa, namun kemudian memegahkan diri dengan kebaikan tidak bisa menyembunyikan diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan," ujar jaksa Yudi Kristiana, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Dalam tanggapannya, menurut Yudi, berkas dakwaan yang disusun jaksa telah memenuhi syarat. Menimbang dakwaan tersebut, Yudi menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Kaligis.

"Kami memohon majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, melanjutkan persidangan ini," kata Yudi.

Sebelumnya, Kaligis mengeluhkan citranya yang hancur setelah dijadikan tersangka oleh KPK. Ia mengatakan, reputasinya sebagai advokat yang berkarier selama puluhan tahun kini hancur. Reputasinya selama ini sebagai pembela ribuan perkara di luar dan di dalam negeri juga sia-sia. Bahkan, kata dia, berbagai kalangan pernah dibelanya, mulai dari konglomerat, orang miskin, jaksa, polisi, hingga presiden.

"Klien saya di dalam dan luar negeri harus meninggalkan saya karena konotasi tersangka atas diri saya memorakporandakan masa depan saya yang saya bina dari nol, hanya karena KPK menjadikan saya sebagai target operasi," kata Kaligis.

Kaligis didakwa menyuap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Sumatera Utara, sebesar 5.000 dollar Singapura dan 27.000 dollar AS. Suap tersebut dilakukan untuk memengaruhi putusan atas gugatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pengujian kewenangan Kejati Sumatera Utara atas penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bansos, bantuan daerah bawahan, BOS, tunggakan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, Kaligis dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.