Masyarakat dan Penanggulangan Asap Halaman 1 - Kompas.com

Masyarakat dan Penanggulangan Asap

Kompas.com - 15/09/2015, 15:00 WIB
AP PHOTO Warga dan tentara berupaya memadamkan kebakaran lahan ladang di Rimbo Panjang, Provinsi Riau, 6 September 2015. Kebakaran hutan disebabkan oleh pembersihan lahan secara ilegal di Sumatera dan kalimantan.

Oleh: Sridewanto Edi Pinuji

JAKARTA, KOMPAS - Setiap tahun, warga di kawasan Sumatera dan Kalimantan menderita karena kebakaran hutan dan lahan. Penyebab bencana asap telah diketahui dan berbagai upaya telah dilakukan untuk memadamkan. Namun, bencana tersebut selalu berulang dan menjadi hajat tahunan republik ini.

Manusia adalah penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. Kondisi makin parah karena faktor kemarau dan fenomena El Nino yang mempermudah dan memperluas penyebaran api.

Oknum-oknum pembakar hutan dan lahan jelas memiliki motif ekonomi. Pertama, karena metode inilah yang paling murah. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembukaan lahan dengan membakar hanya perlu biaya Rp 600.000-Rp 800.000 per hektar, sedangkan tanpa bakar Rp 3,5 juta-Rp 5 juta.

Motif kedua berkaitan dengan harga lahan, yaitu melonjaknya harga lahan setelah dibakar. Hasil penelitian Cifor menunjukkan, harga lahan sebelum dibakar Rp 8 juta dan setelah pembakaran Rp 11 juta.

Cifor mencatat, para pihak terkait pembakaran hutan dan lahan adalah kelompok tani, pengklaim lahan, perantara penjual lahan, dan investor sawit. Seiring dengan peningkatan industri sawit, pembakaran hutan dan lahan akan terus terjadi.

Selain motif ekonomi dari sejumlah pihak, kebakaran lahan dan hutan juga terjadi karena ketidakpatuhan. Tahun 2014, dibentuk Tim Gabungan Audit Kepatuhan yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BP REDD+, UKP4, dan para ahli serta asisten teknis. Tim ini bertujuan mendapatkan informasi tingkat kepatuhan perusahaan dan pemerintah daerah. Tim juga mencoba menemukan akar persoalan dan pemenuhan kewajiban dari perusahaan dan pemerintah daerah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan sekaligus rekomendasi pengawasan.

Hasilnya adalah ada ketidakpatuhan baik yang dilakukan perusahaan dan pemerintah daerah. Perusahaan tidak patuh karena adanya lahan gambut di wilayah konsesi, perusahaan tidak mampu menjaga wilayah konsesinya karena berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang tinggal di sana, tidak ada laporan dari perusahaan yang mempermudah deteksi sebelum kebakaran, dan perusahaan tidak memiliki sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk pencegahan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak patuh karena pengawasan terhadap perusahaan tidak optimal, tidak ada perlindungan dalam tata ruang, tidak ada dukungan untuk pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), dan kurangnya dukungan anggaran.

Masyarakat sudah dilibatkan untuk menghadapi kebakaran lahan dan hutan, tetapi masih terdapat beberapa kendala. Pertama, wilayah yang dikelola Manggala Agni terlalu luas. Kedua, pemberdayaan masyarakat peduli api belum optimal karena belum ada di semua daerah dan tidak dilengkapi dengan peralatan memadai.

Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM