Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/09/2015, 14:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh adat Suku Amungme, Papua, kembali mengadukan tuntutannya kepada Staf Khusus Kepresidenan yang juga merupakan Kepala Lembaga Adat Papua, Lenis Kogoya, Selasa (15/9/2015) siang.

Mereka kembali mendesak PT Freeport Indonesia untuk memberikan biaya ganti rugi atas pengelolaan lahan tanah adat yang sudah ditempati Freeport sejak tahun 1967. Total tuntutan yang diminta warga sebesar 20,8 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 288 triliun.

Lenis menjelaskan bahwa pihaknya sudah tiga kali berusaha memediasi pertemuan, yakni pada tanggal 29 Juni, 11 September, dan hari ini. (Baca: Izin Ekspor Diberikan, ESDM Pantau Investasi Freeport)

"Berdasarkan hasil pengaduan dari Suku Amungme, menyangkut pengelolaan wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia lebih kurang 48 tahun, menurut pemilik wilayah, belum pernah dibayar sebagai kompensasi," ujar Lenis.

Adapun luas lahan yang kini dikuasai perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu mencapai 212.000 hektar. Sejak pertemuan mediasi antara Suku Amungme dan Freeport, sebut Lenis, pemerintah memutuskan memberi waktu kepada Freeport untuk menjawab tuntutan itu dalam tiga bulan.

Pada tahap awal, pemerintah hanya meminta Freeport menyiapkan laporan mengenai hal-hal yang sudah dilakukan perusahaan itu untuk warga Papua, mulai dari beasiswa, pembangunan infrastruktur, hingga ganti rugi. Namun, laporan itu tak kunjung dibuat. (Baca: Menteri ESDM: Kita Kadang Mundur dengan Menyakiti Diri Sendiri...)

Belum lagi, Suku Amungme semakin kesal karena belum ada respons positif dari Freeport soal tuntutan itu.

"Yang selalu datang ini levelnya di bawah sehingga mereka tidak bisa buat keputusan. Presiden direkturnya tidak pernah datang kemari," kata Lenis.

"Jadi, saya tidak akan beri waktu lagi. Saya akan sampaikan laporan ke Presiden (Joko Widodo) apa adanya, tidak lengkap. Biar saja Freeport lapor sendiri ke Presiden," lanjut Lenis.

Doren Wakarua, Asisten I Gubernur Papua, yang juga turut hadir dalam pertemuan itu, mendesak Freeport untuk segera menyelesaikan kewajibannya.

"Freeport Indonesia harus kerja profesional. Freeport memang untuk siapa? Untuk pihak asing. Ya, kepentingan Indonesia harus diperhatikan, dong. Hak-haknya harus dibayarkan," ucap Doren.

Dia menyebutkan, hingga saat ini tidak ada peran Freeport dalam membanguan rakyat di sekitarnya. Padahal, sudah puluhan tahun, kata dia, perusahaan itu mengeruk harta berlimpah dari Bumi Cenderawasih. Jika dibandingkan dengan wilayah areal Freeport, kemiskinan masih dirasakan oleh warga di sana.

Menurut Doren, saat rumah-rumah warga banyak yang ambruk karena bangunannya tak kokoh, Freeport tak datang membantu. Dia pun kesal dengan ketidakseriusan Freeport dan juga pemerintah pusat dalam mengawal kepentingan warga Amungme.

"Kami menyesal karena Presdir Freeport tidak hadir, dari ESDM tidak hadir. Jadi, ini seperti simalakama. Diurus enggak diurus, ya enggak ada urusan," sindir Doren.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com