Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs Web Revolusi Mental Belum Bisa Diakses, Ini Penjelasan Kemenko PMK

Kompas.com - 15/09/2015, 12:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Situs web revolusimental.go.id belum dapat diakses hingga saat ini. Sejak pertama kali diluncurkan, situs ini telah menuai berbagai kritik.

Sekretaris Menteri Kemenko PMK Sugihartatmo mengatakan, situs yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu masih dalam tahap perbaikan, baik dari sisi software maupun tampilan situs web. (Baca: Anggaran Situs "Revolusimental.go.id" Dialokasikan Rp 200 Juta)

"Setelah kasus kemarin itu, Kemenko PMK melakukan evaluasi total untuk pembuatan website. Sampai sekarang masih dilakukan proses perbaikan," ujar Sugihartatmo, saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).

Menurut Sugi, perbaikan situs web melibatkan kementerian dan lembaga lain dengan memperhatikan berbagai masukan, termasuk untuk mengatasi kelemahan pengamanan situs. Beberapa lembaga itu di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sekretaris Negara, Lembaga Sandi Negara, hingga Badan Ekonomi Kreatif. (Baca: Ini Penjelasan Kemenko PMK soal Penggunaan Anggaran Program Revolusi Mental)

"Sekarang sedang dibangun situs web yang baru, misalnya dulu pakai go.id, sekarang langsung menggunakan domain .id," kata Sugi.

Sementara itu, untuk anggaran, menurut Sugi, Kemenko PMK menggunakan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 200 juta untuk membuat dan mengelola situs. Menurut dia, jika nantinya ada kebutuhan, prosedur penambahan anggaran bisa dilakukan, yang penting situs web menjadi lebih baik dan bisa mewadahi kebutuhan masyarakat terhadap nilai-nilai revolusi mental.

Sugi membantah jika Kemenko PMK disebut kecolongan saat pertama kali meluncurkan situs web yang kemudian menimbulkan reaksi negatif masyarakat. Namun, ia mengakui jika pembuat dan pengelola situs terlalu terburu-buru dalam mendesain dan merancang situs.

"Pelaksana ingin cepat, jadi tidak terbayangkan sebelumnya begitu besar perhatian publik. Karena itu, kami meminta maaf," kata Sugi.

Ia belum bisa memastikan kapan perbaikan situs selesai dilakukan. Namun, ia memperkirakan situs web akan dapat diakses oleh masyarakat dalam dua pekan ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com