Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra Jadi Ketua Tim MKD Usut Polemik Donald Trump

Kompas.com - 14/09/2015, 20:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan telah membentuk tim penyelidik atas kasus dugaan pelanggaran kode etik kunjungan delegasi DPR RI ke kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Wakil Ketua MKD yang juga politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ditunjuk untuk memimpin tim tersebut.

"Mahkamah Kehormatan DPR RI telah menindaklanjuti perkara tanpa pengaduan ini dengan membentuk Tim Penyelidik yang diketuai oleh Wakil Ketua MKD bidang penindakan, Sufmi Dasco Ahmad," kata Dasco di dalam jumpa pers bersama pimpinan MKD lainnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Dasco menjelaskan, tugas tim ini adalah mencari bukti-bukti pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan anggota lainnya. Sejauh ini, MKD sudah mengumpulkan sejumlah bukti berupa data perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang didapat dari pihak sekretariat jenderal, hingga video kehadiran rombongan DPR di kampanye Trump.

"Nanti akan kami putuskan apakah perkara ini layak dilanjutkan di persidangan," ucapnya.

Dasco berjanji, tim yang dia pimpin akan bekerja dengan transparan meskipun Fadli Zon juga berasal dari Partai Gerindra. Dia mengatakan, nantinya proses perkara yang berlangsung di MKD, seperti jadwal pemanggilan saksi-saksi, dapat diakses oleh publik.

Namun, sesuai Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015, MKD wajib merahasiakan materi perkara. "MKD mengharapkan pengertian dan pemahaman publik serta media massa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com