KPPU Ingatkan Jokowi Tak Ulangi Kesalahan SBY Terkait Target Swasembada Daging

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak mengulangi kesalahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam mematok target swasembada daging.

Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, target swasembada daging dalam lima tahun tidak realistis. Swasembada daging paling tidak bisa dicapai dalam waktu 10 tahun atau dalam dua periode pemerintahan.

"Ini saya sampaikan bahwa jangan sampai target swasembada dibuat agresif dan cenderung mengulangi kekeliruan yang terjadi di masa lalu, di lima tahun kedua SBY ada juga target swasembada yang dibuat pemerintah. Padahal, di 2009 kita masih impor kurang lebih 60 persen kebutuhan daging semuanya," kata Syarkawi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/9/2015).

Syarkawi dan sejumlah pengurus KPPU mendatangi Wapres untuk menyampaikan laporan terkait kegiatan KPPU. Mereka juga berdiskusi mengenai kebijakan terkait komoditas pangan, khususnya mengenai kelangkaan daging sapi yang terjadi bulan lalu. (baca: Target Swasembada Daging Pemerintah Dinilai Ambisius)

Menurut dia, jika pemerintahan SBY ketika itu ingin mencapai swasembada daging sapi pada 2015, maka pemerintah harus mengurangi impor daging hingga 50 persen dalam lima tahun pemerintah. Setiap tahunnya, pemerintah sedianya mengurangi 10 persen impor daging. Namun, impor daging terus dilakukan tanpa adanya pengurangan.

"Artinya dibagi dengan pertumbuhan populasi sapi lokal akibatnya akan terjadi kelangkaan. Ini yang kita sampaikan ke Wapres bahwa jangan sampai hal-hal di masa lalu, sudah pernah terjadi, berulang lagi sekarang sehingga enggak menciptakan kelangkaan," papar Syarkawi.

Atas dasar itu, KPPU menyarankan agar target swasembada daging dibuat dalam jangka menegah atau jangka panjang sehingga lebih mungkin tercapai. Terlebih lagi, sulit bagi pemerintah untuk menutup keran impor daging belakangan ini. Biaya logistik pengiriman sapi ke Jakarta dari NTB, Bali, atau pun Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi. (baca: Swasembada Daging Sapi Butuh Dukungan Semua Pihak)

"70 persen daging kan kebutuhannya ada di Jakarta dan sekitarnya, pasokannya ada dari Australia. Harapannya ada dari NTB, Bali, Sulsel, yang merupakan sentra sapi, tetapi kita tahu punya masalah logistik yang masih sangat sulit, biayanya mahal. Sehingga semuanya sulit untuk memasok sapi dari luar Jawa ke Jakarta," kata Syarkawi.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki data statistik terkait daging sapi. Masih terjadi perbedaan data antara satu lembaga dengan lembaga lainnya terkait konsumsi daging sapi, atau pun populasi sapi.

"Belum lagi berapa sih konversi satu ekor sapi kalau dikonversi menjadi daging berapa kilo gram, ini semua memang yang butuh pembenahan, jadi belum tahu berapa sapi yang kita siapkan untuk swasembada," kata dia.